Akibat pengetatan tersebut, pihaknya mengalami kerugian besar lantaran terhambatnya bahan baku yang masuk di pelabuhan

Asosiasi Ekspor Impor Plastik Industri Indonesia atau Aexpindo mengeluh dengan kebijakan dari pemerintah untuk mendatangkan bahan baku berupa plastik dan sisa reja. Mereka pun meminta perlindungan dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan ekspor impor plastik.

Permohonan itu disampaikan melalui surat yang dikirimkan Ketua Umum Aexpindo Ahmad Ma’ruf Maulana kepada Presiden Jokowi pada 26 Juli 2019.

"Kami memohon agar sudi kiranya Bapak untuk mempermudah ketersediaan bahan baku industri anggota kami, berhubung kondisi usaha yang bernaung di wadah kami saat ini mengalami hambatan untuk kelangsungan usaha yang berbasis ekspor," kata Ahmad Ma'ruf dalam surat yang diperoleh Bizlaw.id, Rabu (31/7/2019).

Dalam surat tersebut, Ahmad Ma’ruf menjelaskan, sebagian besar anggota asosiasi kini kesulitan mengimpor bahan baku tersebut. Padahal bahan baku itu adalah modal industri utama yang tidak tercukupi ketersediaannya di dalam negeri.

"Padahal impornya telah memenuhi kewajiban yang diatur oleh Permendag nomor 31 tahun 2016 dan melalui mekanisme pemeriksaan, verifikasi dari lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah. Namun pada kondisi saat ini hampir sebagian besar impor bahan baku terhambat masuk dengan alasan yang tendensius negative," jelasnya.

Ahmad mengakui, ada anggotanya yang melakukan kesalahan impor plastik. "Seharusnya kejadian itu tidak terjadi karena sudah melalui proses verifikasi oleh Survior KSO scofindo dari negara asal," jelasnya.

Akibat pengetatan tersebut, pihaknya mengalami kerugian besar lantaran terhambatnya bahan baku yang masuk di pelabuhan. Hal ini mengakibatkan pihaknya harus membayar denda demurrage atau batas waktu pemakaian peti kemas di dalam pelabuhan senilai puluhan miliar rupiah.

"Jika terjadi terus menerus dan jika tak ada jaminan dari pemerintah, maka anggota kami akan mengalami kebangkrutan," ujarnya.

Ahmad mengklaim, pihaknya telah membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia. "Apabila kondisi seperti ini terus menerus berlangsung maka kami khawatirkan mengalami pengurangan tenaga kerja," ujarnya.

Ahmad pun meminta Presiden Jokowi memberikan kepastian dalam kelangsungan usaha ekspor impor plastik ini. "Kami memohon kepada bapak presiden untuk membahas permasalahan ini kepada kementerian-kementerian terkait, terhadap persoalan industri anggota kami dikarenakan ketidak sepahaman di dalam berbagai kementerian yang ada," ujarnya.

Dia pun meminta Presiden Jokowi mendesak Menteri Perdagangan merevisi Permendag No 31 tahun 2016.

Selain ke Jokowi, Aexpindo juga mengirimkan surat ke Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Dalam suratnya, mereka mengusulkan adanya revisi Permendag Nomor 31 tersebut.

"Untuk itu kami menyampaikan masukan untuk revisi Permendag Nomor 31 agar anggota kami dipermudah oleh pemerintah. Karena investasi yang kami tanamkan di seluruh indonesia bernilai sampai puluhan triliun rupiah dan rata-rata berorientasi ekspor sehingga menghasilkan devisa bagi negara," ujarnya.

Dalam usulannya, asosiasi meminta adanya perubahan penggunaan kata "LIMBAH NON B3 ", di Permendag 31 tahun 2016. "Hal ini kami pandang sangat perlu karena makna kata LIMBAH di masyarakat memiliki makna konotasi yang sangat negative yaitu sampah yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi lagi yang akan mengakibatkan masalah dengan lingkungan, sedangkan barang yang kami impor adalah bahan baku bukan limbah. Untuk itu kami mengusulkan untuk menggunakan istilah IMPOR BAHAN BAKU NON B3 atau SCRAP, REJA dan SISA. Karena yang kami impor bukanlah sampah melainkan bahan baku industri," paparnya.

Selain itu, Asosiasi meminta ada penjelasan dalam Pasal 4 point a dan b, terkait pengertian kata 'TERKONTAMINASI DAN / ATAU LIMBAH B3'.

"Untuk menentukan barang tersebut terkontaminasi B3 dan/atau Limbah B3 maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Bersama Lembaga yang berhak menentukan bahwa apakah bahan baku yang kami impor tersebut terkontaminasi B3 dan/atau Limbah B3, serta metode pengujian secara menyeluruh," ujarnya.

Asosiasi juga mengusulkan setiap importir harus bersedia memusnahkan sendiri sisa-sisa impuritisnya dengan cara "Memusnahkan Menggunakan Insenerator" dan tidak boleh dibuang ke TPA.