Terpidana kasus sodomi di JIS, Neil Bantleman sudah bebas sejak 21 Juni 2019 lalu usai menerima grasi dari Presiden Jokowi

Korban pelecehan seksual di sekolah internasional Jakarta International School (sekarang Jakarta Intercultural School/JIS) protes kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan grasi kepada pelaku, Neil Bantleman, seorang WNA asal Kanada.

Surat yang dibuat oleh kuasa hukum keluarga korban, Tommy Sihotang, tanggal 15 Juli 2019 tersebut, meminta perlindungan hukum pada Presiden dalam kasus perdata, buntut dari kasus tersebut yang saat ini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Kami kaget Neil dapat grasi, sekarang dia pulang ke negaranya, meninggalkan tanggung jawab sebagai tergugat dalam gugatan ganti rugi yang diajukan klien kami. Kami meminta perlindungan hukum pada Presiden," kata Tommy, Sabtu (20/7/2019).

Perlindungan hukum tersebut, menurut Tommy, adalah memediasi antara pihak korban dengan tersangka dan pihak JIS sebagai pihak yang mempekerjakan pelaku. Selain itu, Tommy mengatakan, keluarnya grasi atau pengampunan yang menurut hukum Indonesia, berarti yang bersangkutan mau mengakui kesalahannya dan meminta ampun.

"Nah, itu sebenarnya semakin memperkuat gugatan perdata kami, karena mengakui kesalahannya dan minta ampun itu sebabnya surat ini berisi permohonan supaya bapak Presiden memediasi pihak-pihak terkait," kata Tommy.

Baca Juga: Terima Grasi dari Presiden Jokowi, Terpidana Kasus Sodomi di JIS Masih Mengaku Tak Bersalah

Pertimbangannya, kata Tommy, adalah karena perbuatan tersebut telah menghancurkan masa depan korban. Dengan pertimbangan itu, pada saat kasasi, Hakim Altijo Alkotsar menambah satu tahun hukumannya, dengan alasan dia telah merusak masa depan anak anak.

"Namun, dia tidak mengakui perbuatannya yang pedophilia itu. Inilah yang sudah kami kirimkan, agar Presiden memediasi kami dengan pihak JIS sebagai pihak yang mempekerjakan Neil," ujarnya.

Terpidana kasus sodomi di JIS, Neil Bantleman sudah bebas sejak 21 Juni 2019 lalu. Neil bebas usai menerima grasi dari Presiden dengan Kepres RI No. 13/G Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019. Grasi itu berupa pengurangan pidana dari 11 tahun menjadi 5 tahun 1 bulan. Sedangkan pidana denda Rp100.000.000 harus dibayar.

Setelah membayar denda dan bebas, Neil langsung pulang ke negaranya, yakni Kanada.

Meski sudah bebas, Neil menegaskan dia tidak bersalah dalam kasus tersebut. "Lima tahun lalu, saya dituduh secara tidak benar dan dihukum atas kejahatan yang tidak saya lakukan dan tidak pernah terjadi," kata Neil Bantleman dalam keterangannya seperti dilansir media Kanada CBC.

Media tersebut juga memberitakan, Neil pulang ke kampung halamannya di Ontario sejak akhir Juni 2019. Kabar penerimaan grasi dan kebebasannya itu disampaikan Neil Bantleman lewat keterangan tertulis.

Neil Bantleman juga mengapresiasi Pemerintah Kanada atas komitmen teguh untuk membawanya pulang.

"Saya ingin berterimakasih pada istri saya, Tracy. Tanpa cinta dan komitmennya, hari ini tidak akan pernah ada. Usahanya yang tidak kenal lelah serta koordinasi dan komunikasi antara tim legal, sekolah, kedutaan, dan keluarga di Kanada adalah kunci kebebasan saya," papar Neil Bantleman.

Padahal, jika merujuk pernyataan Menkum HAM, Yasonna Laoly, grasi dapat diberikan bila terpidana mengaku salah. Hal itu pernah disampaikan Yasonna terkait terpidana kasus terorisme Ustaz Abu Bakar Ba'asyir.

"Kalau mau grasi, harus dimohonkan yang bersangkutan, berarti mengaku salah," kata Yasonna saat ditanya wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Pada April 2015, PN Jaksel menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Neil. Vonis itu dianulir oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada Agustus 2015. Baru menghirup udara bebas beberapa bulan, Neil kembali harus menghuni penjara. Sebab, pada Februari 2016, MA memutuskan Neil bersalah dan menghukum Neil untuk menghuni penjara 11 tahun lamanya.