Pencabutan IUPK itu dinilai bisa berdampak pada iklim investasi pertambangan di Indonesia

Kementerian ESDM telah membatalkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PT Tanito Harum. Sebelumnya, pada Januari lalu Tanito Harum telah memperoleh perpanjangan IUPK selama 20 tahun yang berlaku hingga 2039.

Pencabutan IUPK itu dinilai bisa berdampak pada iklim investasi pertambangan di Indonesia. Selain itu, pencabutan ini juga mengancam nasib karyawan perusahaan tersebut.

"Ada karyawan dan investasi, berapa pun kontribusi produksinya ada kepentingan pekerjaan. Nah itu yang harus dilindungi," kata Ahmad Redi dalam suatu diskusi di Jakarta.

Tak hanya Tanito Harum saja yang terkena dampak tersebut. Menurut Pakar Hukum Pertambangan Ahmad Redi Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga akan terkena dampak karena pasokan batu bara untuk PLTU bisa terganggu.

Redi juga menyebut keputusan tersebut akan membuat risau perusahaan lain yang akan berakhir Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dalam rentang 2019 sampai 2025.

"Harus risau, tidak hanya mereka, PLN juga. Sebab, pasokan sebagian besar dari mereka, kaitannya dengan PLTU dan kelistrikan," kata Redi.

Di tempat yang sama, Ketua Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandy Arif mengungkapkan, dampak yang ditimbulkan dari berakhirnya kegiatan Tanito Harum sangat besar. Contohnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 300 orang. "Tambang Tanito juga sudah tergenang, stok batubara sudah terbakar," ujar Irwandy.

Maka dari itu ia berharap, pemerintah segera memberi kepastian usaha bagi perusahaan pemegang PKP2B. Mengingat dalam lima tahun ke depan masih ada beberapa perusahaan pemegang PKP2B yang akan habis masa operasinya.

Pembatalan yang dilakukan Jonan terhadap PT Tanito Harum bukan tanpa sebab. Pasalnya, perpanjangan kontrak masih terganjal revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 yang belum disetujui Presiden Joko Widodo.

Jonan mengatakan, pihaknya sempat memberikan perpanjangan kontrak kepada Tanito Harum. Namun keputusan tersebut dibatalkan karena ada rekomendasi dari KPK ke Presiden Joko Widodo. "Memang kami terbitkan, tetapi kami batalkan atas permintaan KPK, karena amendemennya belum ada,” ujar Jonan beberapa waktu lalu di Gedung Kementerian ESDM.

Terdapat delapan perusahaan batu bara yang sudah dan akan habis kontrak, yaitu Tanito Harum (14 Januari 2019), PT Arutmin Indonesia (1 November 2020), PT Kendilo Coal (13 September 2021), PT Kaltim Prima Coal (31 Desember 2021), PT Multi Harapan Utama (1 April 2022), PT Adaro Indonesia (1 Oktober 2022), PT Kideco Jaya Agung (13 Maret 2023), dan PT Berau Coal (26 April 2025).Kedelapan perusahaan tersebut merupakan pemegang PKP2B Generasi 1 dengan wilayah tambang yang besar.