Gubernur Nurdin diduga terlibat korupsi perizinan reklamasi Teluk Tering, Batam, Kepulauan Riau.

Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun ternyata sudah pernah diingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk hati-hati soal suap. Peringatan ini diberikan sebelum politisi Partai Nasdem itu ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (10/7).

Pemberian isyarat tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, saat memberikan sambutan dalam penandatangan Nota Kesepahaman tentang Layanan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah melalui teknologi Host to Host dan layanan penyediuaaan alat perekaman data transaksi usaha bersama di Batam,Kepri, pada 28 November 2018.

Dalam acara itu hadir Gubernur Nurdin Basirun, Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Bupati Siak Syamsuar yang saat itu akan dilantik menjadi Gubernur Riau, dan sejumlah kepala daerah dari Sumatera Selatan, Jambi, Kepri, Riau, dan Lampung.

"Bapak dan ibu di sini, saya akan bercerita sedikit karena diawal tadi sudah dibahas pencegahan. Mudah-mudahan tidak maju ke langkah kedua yaitu tindakan represif," kata Basaria, kala itu, memberikan kata sambutan.

Basaria kemudian mengatakan, pada Juli 2018, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Stranas, Strategi Nasional Penaggulangan Korupsi berfokus pada tiga hal.

Pertama, tuturnya, fokus di perizinan dan tata niaga, lalu kedua keuangan Negara dan ketiga berbicara tentang penegakan hukum, dan birokrasi.

"Karena hampir seluruh penanganan dilakukan KPK khususnya untuk OTT itu, 80 persen berbicara tentang perizinan. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang para pejabat khususnya para wali kota hadir di sini, Gubernur harus hati-hati," kata Basaria.

Basaria menjelaskan, modusnya secara umum pemberian izin dalam bentuk suap. Ada diberikan sebelum perizinan keluar dan ada diberikan setelah keluar.

"Jadi sarannya saya kebetulan kita sedang di Batam, menyentuh semuanya. Kalau bapak sedang mengeluarkaan dan akan mengeluarkan izin, apapun itu namanya, ini dalam rangka perkuliahan saya disebut mengingatkan, jangan ambil sesuatu, jangan minta sesuatu untuk kepentingan pribadi," kata Basaria wanti-wanti.

Basaria menutup sambutannya. Ia mengatakan, "Kita kumpulkan di sini mulai dari gubernur, walikota, termasuk para pejabat dari bank. Sehingga ketiga ini, pejabat pemerintah, bank dan pelaku usaha melakukan hal sama. Jangan sampai hari ini kita ngumpul disini tiket mahal, hotel mahal, kemudian kita pulang, selesai," ujarnya.

Namun, peringatan itu seperti dilupakan Gubernur Nurdin. Sehingga pada 10 Juli kemarin, dia ditangkap tim KPK.

Gubernur Nurdin diduga terlibat korupsi perizinan reklamasi Teluk Tering, Batam, Kepulauan Riau. Bersama Nurdin, KPK juga menangkap kepala dinas (kadis) dan kepala bidang Pemprov Kepri serta dari pihak swasta.

Pada saat OTT, KPK menyita uang sebesar SGD 6 ribu. Saat ini Nurdin sedang dalam pemeriksaan di Polres Tanjungpinang.

Usai diperiksa di Polres Tanjungpinang, kini Gubernur Nurdin bersama lima orang lainnya digiring ke Jakarta untuk diperiksa di Gedung KPK. Rombongan yang dikawal petugas kepolisian tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Kamis pukul 10.00 WIB.

Pukul 10.15 WIB Nurdin dikawal anggota KPK berjalan dari ruang VIP bandara menuju pesawat. Nurdin tidak menutupi wajahnya.

Berbeda saat baru tiba di ruang VIP. Wajah Nurdin maupun terperiksa lainnya ditutup dengan kain handuk.

Nurdin maupun Kepala Dinas PUPR Kepri Abu Bakar dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Edy Sofyan tidak mengucap sepatah kata pun kepada puluhan wartawan.