Gubernur Sumut Edy Rahmayadi masih mempertanyakan kesanggupan PT Inalum membayar pajak

PT Inalum hingga saat ini masih menunggak membayar Pajak Air Permukaan (PAP) ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Besarnya mencapai Rp2,3 triliun.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi masih mempertanyakan kesanggupan pemilik saham terbesar PT Freeport Indonesia itu untuk membayar pajak. Pemprov masih menunggu jawaban dari Inalum untuk membayar pajak.

"Mereka mengatakan, bahwa mereka tidak sanggup membayar Rp 2,3 triliun. Jadi kita meminta kepada mereka apa alasannya. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu jawaban mereka," kata Edy di Medan, Sumut.

Kalau tidak sanggup, katanya, bagaimana cara untuk menyelesaikannya. "Jadi Pemprov Sumut masih terus melakukan komunikasi terkait hal ini kepada PT Inalum dan kita masih menunggu jawaban mereka hingga saat ini," katanya.

Dia menegaskan, Pemprov Sumut hingga saat ini belum menerima Pajak Air Permukaan dari PT Inalum senilai Rp2,3 triliun. "Meski hasil persidangan telah memutuskan bahwa PT Inalum harus membayar tunggakan pajak tersebut kepada Pemprov Sumut," ujarnya.

Mengenai kasus ini, Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin mengaku sudah bertemu Gubernur Edy untuk menyelesaikan masalah setoran PAP. "Sudah ketemu sama Pak Gubernur, sudah terjadi komunikasi yang baik. Gubernur sekarang ini masalahnya 3-4 gubernur, sekarang alhamdulillah Pak Edy kita komunikasi dengan baik, insyaallah beres," kata Budi di Jakarta.

Saat ditanya kapan akan dibayar, Budi hanya menyampaikan masalah ini akan beres. Dia tidak mengonfirmasi kapan pajak itu akan dibayar. "Diskusinya dalam proses, Insyaallah beres," ujarnya.

"Beres artinya itu omongan wartawan, aku nggak confirm. Beresnya kan dalam diskusi," tambahnya.

Sengketa PAP antara Inalum dan Pemprov Sumut ini dimulai sejak bulan Nopember 2013, yaitu pasca berakhirnya Master Agreement Pengelolaan PT Inalum oleh Konsorsium Perusahaan Jepang dengan status PMA, sejak saat itu PT Inalum menjadi Wajib Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Saat itu terdapat perbedaan pola perhitungan antara yang dilakukan Pemprov Sumut dengan yang dilakukan oleh PT Inalum. Pemprov Sumut menghitung PAP PT Inalum dengan menggunakan tarif Wajib Pajak Golongan Industri. Sedangkan menurut PT Inalum menggunakan tarif khusus untuk BUMN.

Kasus ini berlanjut ke pengadilan. Namun, PT Inalum kalah dalam gugatan sengketa nilai PAP terhadap Pemprov Sumut. Pengadilan Pajak Jakarta dalam amar putusannya tidak dapat menerima permohonan banding BUMN tersebut, Selasa (2/10/2018). Atas putusan ini, maka Inalum diwajibkan membayar pajak terutang kepada Pemprov Sumut.

Majelis hakim yang diketuai Bambang Basuki, hakim anggota Ali Hakim dan Yohanes Silverius Winoto menyatakan menolak gugatan perhitungan PAP yang digunakan PT Inalum harus menggunakan tarif khusus untuk BUMN.

PAP merupakan jenis pajak provinsi yang dikenakan atas pengambilan/pemanfaatan air permukaan. Ketentuan tentang PAP ini diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian di Provinsi Sumatera Utara diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Ketentuan tentang PAP ini diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian di Provinsi Sumatera Utara diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Namun Inalum merasa metode penghitungannya berbeda. Perusahaan meminta agar PAP merujuk pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 15/2017 dan Kepmen PUPR No568 dengan harga dasar air Rp 27/kwh.