Rizieq memilih ke Arab sejak dulu hingga sekarang adalah inisiatif sendiri.

Partai Gerindra mengajukan syarat rekonsiliasi. Pemerintah harus memulangkan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Permintaan itu disampaikan langsung Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Selain pemulangan Rizieq Shihab, Gerindra juga meminta polisi membebaskan tokoh-tokoh yang saat ini sedang ditahan.

"Ya keseluruhan bukan hanya itu (pemulangan Rizieq) kan beberapa waktu lalu banyak ditahan-tahanin ratusan orang," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia menilai, dengan langkah pemulangan Habib Rizieq dan pembebasan para tokoh, diharapkan ketegangan di tengah masyarakat menjadi mengendor sehingga gesekan tidak ada lagi.

Muzani mengatakan tidak ada syarat lain yang diajukan pihaknya kepada Jokowi, selain pemulangan Rizieq dan pembebasan sejumlah orang yang ditahan karena perbedaan pandangan politik di Pemilu 2019.

"Tidak ada (syarat lain), pokoknya yang penting adalah bagaimana perbedaan paham, perbedaan pandangan perbedaan pilihan di masyarakat kemudian menjadi sesuatu yang cair," ujarnya.

Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menyindir permintaan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak pernah mengusir Rizieq dari Indonesia.

"Siapa yang pergi, siapa yang pulangin. Kan pergi pergi sendiri, kok dipulangin, gimana sih. Emangnya kita yang ngusir? Kan enggak," kata Moeldoko, di Istana Bogor, Selasa (9/7/2019).

Dia menjelaskan, seharusnya syarat itu tak diajukan. Alasannya, Rizieq memilih ke Arab sejak dulu hingga sekarang adalah inisiatif sendiri.

Maka itu, jika memang ingin pulang, menurut dia, Rizieq bisa pulang sendiri tanpa harus dipulangkan. Bahkan, mantan Panglima TNI itu menyindir jika Habib Rizieq tak memiliki cukup ongkos untuk pulang, bisa dia talangi. "Ya pulang sendiri saja. Enggak (bisa) beli tiket, baru gue beliin," katanya.

Terkait kasus hukum, dia menilai tak berhak mengomentarinya. Karena masih berada pada ranah hukum yang ditangani oleh Polri.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani juga mengutarakan hal yang sama. Kata dia, tidak tepat jika pemerintah yang disuruh memulangkan Habib Rizieq. "Orang pergi sendiri, terus jadi kita harus yang minta pulang," katanya.

Permintaan lain yang diajukan sebagai syarat rekonsiliasi, menurut Puan, juga tidak bisa karena masih berproses hukum. Baginya, biarkan hal itu berproses sebagaimana mestinya.

"Ya proses hukum tetap berjalan. Ya sudah dijalanin saja sekarang. Memang tetap berjalan kan proses hukumnya," tutur politisi PDI Perjuangan itu.