Menteri Perdagangan AS, Wilbur Ross menyatakan bahwa Huawei dan ZTE sama-sama memiliki potensi bahaya terhadap keamanan nasional AS.

Sanksi dan kebijakan keras yang diambil pemerintahan Presiden Trump terhadap raksasa perusahaan teknologi asal China, Huawei telah menyita perhqatrian investor di seluruh dunia. Bagaimana tidak, sanksi pelarangan bagi entitas bisnis asal AS untuk menjalin kerjasama dengan Huawei itu dengan sangat efektif melumpuhkan perusahaan yang  sebelumnya telah menahbiskan diri sebagai produsen smartphone terbesar ke dua di dunia di bawah Samsung (yang asal Korea Selatan).

Namun tegas dan melumpuhkannya sanksi tersebut bukanlah langkah pertama yang pernah dilakukan pemerintahan Trump, catatan menunjukkan, sebelumnya perusahaan rival Huawei sesama asal China, ZTE yang juga pernah  terpukul oleh kerasnya sanksi Trump.   Pada tahun 2018 lalu, perusahaan teknologi komunikasi asal China, ZTE yang harus menghadapi tegasnya Trump usai dituding terlibat dalam transaksi dengan sejumlah negara yang dilarang, yaitu Iran dan Korea Utara.

Laporan terkait dengan sanksi yang melumpuhkan ZTE tersebut juga menyatakan, bahwa sanksi akhirnya dihentikan setelah sejumlah persyaratan dipenuhi. Pemerintahan Trump meminta agar ZTE membayar denda sebesar  $1 miliar, serta harus menyertakan sebuah tim yang ditunjuk oleh AS untuk mengawasi kepatuhan perusahaan tersebut pada peraturan AS. Namun mengingat perusahaan ZTE tidaklah sebesar Huawei, maka sanksi yang diberikan tersebut akhirnya tidak begitu menjadi perhatian  internasional.   Sanksi keras terhadap Huawei juga semakin menyita perhatian internasional karena terjadi usai gagalnya AS dan China meraih kesepakatan dagang usai menjalani berbulan-bulan perundingan yang melelahkan.  

Atas sanksi yang menerpa dua perusahaan teknologi asal China tersebut, Menteri perdagangan AS, Wilbur Ross menyatakan bahwa kasus dua perusahaan tersebut sebagai berbeda.  Huawei, demikian lanjut Menteri Ross,  memiliki hubungan terlalu  dekat dengan pemerintah komunis China, dan bahwa produk smartphone serta peralatan jaringan onlinenya  dapat memfasilitasi mata-mata pemerintah China.

"Apa yang sebenarnya kami lakukan terhadap  Huawei adalah situasi yang berbeda dari apa yang kami lakukan pada   ZTE,... Situasi yang menimpa  ZTE adalah akibat   dari pelanggaran yang mereka lakukan," demikian terang  Ross.

Dua perusahaan tersebut (Huawei dan ZTE), demikian nilai  Ross, sama-sama memiliki potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Pertanyaan kini muncul,  jika ZTE telah berhasil menghentikan sanksi AS dengan serangkaian persyaratan,   apakah untuk mengakhiri sanksi Huawei China harus meraih kesepakatan dagang?