Kekacauan itu dituduhkan kepada aparat keamanan, agar seakan aparat yang melakukan kekerasan kepada masyarakat.

Kerusuhan pecah di sekitar kantor Bawaslu, Jakarta pada Selasa (21/5) malam hingga Rabu (22/5) dini hari. Ini terjadi tak lama setelah ribuan orang menggelar aksi damai di kantor Bawaslu.

Aksi di depan Bawaslu sendiri digelar usai pengumuman rekapitulasi suara KPU yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol M Iqbal, memastikan, massa yang membuat rusuh bukanlah massa yang menggelar aksi damai di Bawaslu. Sebab, massa Bawaslu bubar pada pukul 21.00 WIB. Dan massa baru muncul sekira pukul 23.00 WIB.

"Massa itu kita tidak tahu massa itu dari mana. Massa yang berulah anarkis, provokatif berusaha merusak sekuriti barrier dan memprovokasi petugas. Sesuai dengan SOP tidak boleh lagi ada massa aksi sangat larut malam petugas menghalau dengan mekanisme yang ada," kata M Iqbal di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5).

Setelah massa di depan Bawaslu berhasil diurai, sekitar pukul 02.45 WIB ada sekelompok massa yang datang. "Ada sekolompok massa lagi, lain daripada massa tadi, massa tadi sudah terurai oleh petugas.Dari insiden tersebut polda metro jaya mengamankan 58 orang yang diduga provokator," kata Iqbal.

"Saya menyampaikan bahwa dari rangkaian tadi bahwa peristiwa dini hari tadi bukan massa spontan, bukan massa spontan bukan peristiwa spontan, tapi peristiwa by design peristiwa settingan," tegasnya. (Baca Juga: Pelaku Rusuh Tanah Abang Massa Bayaran dan Settingan, Bukan Massa Aksi Damai Bawaslu)

Sementara itu Menko Polhukam Wiranto, menyatakan, kekacauan itu dituduhkan kepada aparat keamanan, agar seakan aparat yang melakukan kekerasan kepada masyarakat.  

"Aparat tidak bersenjata, tidak menggunakan senjata api. Menggunakan perisai dan pentungan, dan perlengkapan lain tapi buka senjata api," katanya

Dijelaskan Wiranto, apa yang digunakan aparat bukan untuk membunuh. Tapi justru ada preman yang dibayar dan bertato. "Jadi jangan sampai dibalik, menghasut bahwa polisi pelakunya," katanya.

Menurut Wiranto, dari apa yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa ada niatan atau skenario untuk membuat kekacauan, untuk menyalahkan petugas. Kemudian membangun anti pati terhadap pemerintah yang sah, pemerintah yang sedang berupaya mensejahterakan masyarakat.

Dari pemeriksaan terhadap ratusan provokator yang ditangkap, polisi mengungkapkan rencana jahat para pelaku kerusuhan 22 Mei 2019. Mereka berniat untuk menyerang Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut terungkap dari isi percakapan salah satu provokator di WhatsApp. Dalam percakapan di grup WA itu, provokator mengajak massa menyerang Presiden Jokowi di Johar Baru.

"Mereka mengunggah kata-kata di grup WhatsApp contoh persiapan buat perang yang lain mana. Kemudian, ada kata-kata lagi seperti rusuh sudah sampai ke Tanah Abang, kok. Lalu, live TV (menginformasikan) Jokowi di Johar Baru, ayo kita serang," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Jakarta. (Baca Juga: Terungkap Rencana Jahat Perusuh 22 Mei: Serang Jokowi!)

Menurut Argo, aksi kerusuhan tersebut telah direncanakan sebelumnya dengan menyediakan dana operasional bagi para tersangka.

"Sudah saya jelaskan bahwa pelaku perusuh yang kita lihat saat ini, sudah direncanakan. Ada yang membiayai, sudah mempersiapkan barang-barangnya," ungkap Argo.

(Baca Juga: Kapolri: Provokator Rusuh 22 Mei Mengaku Dibayar, Total Rp6 Juta)

Saat ini, polisi masih mendalami dan mencari seseorang yang menyediakan uang operasional untuk merencanakan aksi kerusuhan tersebut.

Sebab, dalam penangkapan para tersangka itu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti senjata termasuk amplop-amplop berisi uang. Amplop-amplop tersebut ditengarai menjadi dana operasional untuk para pelaku kerusuhan.

"Ada uang yang masuk di amplop ada nama-nama ya, amplop-amplop ini buat siapa. Berisi uang semuanya," ujarnya.