Aksi penambang ilegal ini disebutkan sudah berlangsung sejak tujuh tahun lalu

Aksi penambang liar di areal perkebunan sawit milik PT Bulungan Surya Mas Pratama makin liar. Bahkan mereka sudah memasukkan enam alat berat untuk mengais emas di areal perkebunan sawit seluas 4.000 hektare yang terletak di Sakatak, Bulungan, Kalimantan Utara itu.

Kegiatan mereka laksanakan perusahaan tambang emas yang sah, bebas keluar masuk areal dengan menggunakan berbagai angkutan. Angkutan pick-up pengangkut bahan kimia dana bahan bakar solar juga berseliweran. Tentu saja pemilik kebun meradang.

"Kebun kami hancur jadinya," kata Rudy ST saat ditemui bizlaw.id di Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Akibatnya, selain kebun yang rusak para pegawai perkebunan itu pun menjadi tak nyaman. Apalagi beberapa kali areal sawit ini juga terbakar tanpa diketahui penyebabnya. Bahkan menurut informasi bizlaw.id, sejumlah peristiwa kematian juga telah terjadi di sini akibat lubang penambang emas longsor.

Aksi penambang ilegal ini disebutkan sudah berlangsung sejak tujuh tahun lalu, namun hingga kini belum ada penanganan yang serius oleh aparat pemerintah dan kepolisian setempat. Itulah sebabnya, persoalan ini menjadi perhatian serius Kelompok Kerja (Pokja) IV Satuan Tugas Percepatan Paket Kebijakan Ekonomi.

Pokja IV sudah memanggil pihak-pihak terkait dalam persoalan ini ke Jakarta sampai tiga kali. Di antaranya termasuk pemilik perkebunan, unsur pemerintah daerah, dan kepolisian. Terakhir mereka hadir ke Jakarta untuk membahas tambang emas ilegal ini di kantor Kementerian Polhukam, Jakarta, pada Selasa (15/2).

Sekretaris Pokja IV Satgas Percepatan Paket Kebijakan Ekonomi, Inspektur Jenderal (Irjen) Carlo B Tewu, mempertanyakan sejauh mana sudah perkembangan penyelesaian perkara tambang emas ilegal itu dilaksanakan oleh aparat pemerintah di daerah termasuk penegakan hukum yang seharusnya dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Utara.

Namun tak satupun dari mereka yang memberika jawaban yang memuaskan. Misalnya Kapala Dinas Ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Zakaria, mengatakan secara prinsip pemerintah provinsi tak mengizinkan pertambangan ilegal itu. "Prinsipnya, meminta semua pihak agar bersama-sama bergerak melarang aktivitas itu," katanya.

Sedangkan Asisten Dua Pemerintah Kabupaten Bulungan mengatakan melaksanakan tugas pelarangan penambangan emas ilegal itu dengan cara menghimbau. Adapun dari Polda Kalimantan Utara menyebutkan sudah berkali-kali melakukan penindakan, namun tambang emas ilegal itu tetap terus berjalan.

Penjelasan seperti itulah yang membuat suara Carlo meninggi di dalam ruang rapat. "Tidak pernah ada sulosi hanya dengan mengimbau-imbau begitu. Aparat pemerintah daerah harus bisa menyelesaikannya, mengajak aparat keamanan untuk menegakkan hukum. Negara harus hadir di sini," kata Carlo yang juga adalah Deputi V Kementerian Polhukam.

"Untuk apa ada aparat pemerintah di daerah jika semua hal harus ke pemerintah pusat di Jakarta. Kalau cuma imbauan-imbauan tidak pernah selesai-selesai. Selagi pemerintah daerah masih tutup mata, maka persoalannya tidak akan pernah selesai. Percuma saja. No action talk only," katanya.

Itulah sebabnya, Carlo meminta seluruh unsur aparat pemerintahan di daerah termasuk aparat kemananannya untuk membentuk tim terpadu agar menyelesaikan tambang emas ilegal di daerah. "Bukan hanya di Sakatak, di sana itu enam titik tambang emas ilegal. Itu harus diselesaikan," katanya.

Carlo menjelaskan, bahwa dalam penambangan emas ilegal itu semua pihak dirugikan. "Negara tak mendapatkan apapun, masyarakat jadi korban akibat penggunaan bahan kimia yang sembarangan, terus pemerintah di daerah tak berbuat apa-apa. "Inilah masalah utama dalam persoalan ini," katanya.

Mengenai persoalan aparat kepolisian yang seolah-olah tak berdaya dalam menyelesaikan tambang emas ilegal ini juga akan menjadi perhatian Irwasum Polri. Dari unsur Irwasum Mabes Polri yang juga hadir di sini mengatakan akan menurunkan tim ke Kalimantan Utara untuk melihat langsung persoalan penegakan hukum oleh aparat kepolisian di sana.