Dari 22.807 surat suara yang diterima, sebagian besar suara untuk Davin.

Calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Nasdem, Davin Kirana, diduga melakukan penggelembungan 62 ribu suara dalam penghitungan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) via pos di Kuala Lumpur dan Selangor, Malaysia, yang berlangsung di Gedung PWTC pada Kamis (16/5).

Protes itu dilayangkan politisi Partai Demokrat, Andi Arief. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu mengungkapkan adanya dugaan penambahan surat suara itu untuk Davin Kirana, yang merupakan anak dari Duta Besar RI untuk Malaysia sekaligus bos besar Lion Air, Rusdi Kirana.

Dalam cuitan di akun twitternya, @AndiArief_ mengatakan, ada pemaksaan dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia untuk menghitung surat suara dari Pemungutan Suara Ulang melalui pos yang seharusnya diterima tanggal 15 Mei 2019 dengan batas akhir pukul 00.00.

"Ada pemaksaan dr PPLN KL untuk menghitung surat suara dari PSU POS yg seharusnya diterima tanggal 15 May batas akhir jam 00.00. PLLN tendensi langgarr aturan untuk legitimasi penambahan surat suara pos 62 ribu yg akan dihitung sekarang yg diindikasikan buat anak pejabat Kedubes," tulis Andi Arief melalui akun Twitter-nya dikutip Jumat, (17/5/2019).

Untuk itu, Andi Arief pun mendesak penyelenggara pemilu menyelesaikan rekayasa surat suara yang terjadi di wilayah PPLN Kuala Lumpur tersebut. "KPU, di Malaysia lagi rame itu. Ada suara rekayasa dalam PSU Undi Pos. Cepat diatasi," kata dia.

Protes serupa juga dilayangkan Ketua Daerah Pemilihan Luar Negeri Partai Demokrat, Lukmanul Hakim. Dia melihat ada dugaan kecurangan karena Kirana mendapat suara tak wajar. Dari 22.807 surat suara yang diterima, sebagian besar suara untuk Davin.

"Kejanggalan muncul ketika perhitungan suara di mana hampir 80 persen suara semuanya untuk Kirana. Berdasarkan pantauan para saksi kami karena rata-rata 400 suara ke muncul di setiap pos perhitungan, bahkan partai lain nol," ungkap Lukman.

"Ya jelas penggelembungan suara, karena hasilnya per TPS pos tadi," lanjutnya.

Lukman menyebut kejanggalan diketahui lantaran surat suara yang diterima via pos itu berdatangan hanya dari distrik tertentu, yang jumlah pemilihnya sedikit.

"Setelah diselidiki dari mana datangnya surat pos tersebut, muncullah alamat dengan kota atau distrik, Selangor. Di mana disitu orang Indonesia sebenarnya minim dibanding dengan kawasan lainnya," tuturnya.

Tak hanya itu, Lukman dan beberapa saksi parpol lainnya seperti PKS, PDIP, hingga Golkar ikut memprotes karena ada sekitar 62 ribu surat suara baru tiba Kamis (16/5), atau melebihi waktu yang ditentukan KPU yakni 15 Mei 2019. Dan yang terhitung masuk sampai batas akhir adalah 22.807 suara.

Ia menuturkan Panwaslu Kuala Lumpur juga sudah mengingatkan berdasarkan surat edaran KPU bahwa suara yang akan dihitung adalah yang sampai ke hingga 15 Mei.

"Pemaksaan PPLN untuk menghitung 62 ribu tambahan yang datangnya pada 16 Mei 2019 dari pos Malaysia. Maka diadakan pertemuan terlebih dahulu antara saksi-saksi partai, Panwaslu, dan PPLN," ucap dia.

"Demokrat, Golkar, PDIP, Gerindra, dan PPP menolak untuk dihitung karena itu sudah melanggar surat KPU yang hanya menerima batas akhir 15 Mei," imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan panjang, bahkan hingga deadlock. Panwaslu dan saksi-saksi sejumlah parpol menolak, namun PPLN tetap melanjutkan proses perhitungan.

"62 ribu (tetap) dihitung dan sekarang masih dalam proses perhitungan. Dan hasilnya sama, penggelembungan suara ke Kirana," ujarnya.

Selain itu, ia berencana melaporkan temuan ini ke Bawaslu dan ditindaklanjuti dalam rapat pleno bersama KPU RI. Tak hanya itu, Lukman menyebut ada caleg-caleg dari partai lain yang turut melakukan protes.

"Protes datang dari Bu Christina (Christina dari Golkar), Mustafa Bakri caleg Golkar, Masinton (Masinton Pasaribu dari PDIP). Bu Christina mengikuti perhitungan suara kemarin sampai saat ini, sebagai saksi dari DPP Golkar," jelas Lukman.

PSU digelar di Kuala Lumpur dan Selangor setelah kasus ditemukannya surat suara tercoblos di sebuah gudang beberapa waktu lalu. Dalam kasus yang tidak jelas ujungnya ini, surat suara yang tercoblos itu untuk capres 01 dan caleg Davin Kirana. Bawaslu menganggap kasus ini selesai karena menjadi urusan polisi, dan diselesaikan dengan rekomendasi PSU.