Sejak keberadaaan pelabuhan KCN, terjadi pengurangan dwelling time yang cukup signifikan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Kinerja Pelabuhan Karya Citra Nusantara (KCN) Marunda dinilai sangat bagus dan berhasil. Bahkan Pelabuhan KCN dijadikan sebagai pilot project atas proyek non APBN/APBD terintegrasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala KSOP Patimban, Anwarudin, pun akan mencoba untuk mengetahui apa saja yang menjadi kunci keberhasilannya untuk diuji coba di pelabuhan di Pelabuhan Patimban.

Iwan Sumantri sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda, yang dalam lingkup pekerjaannya menaungi pelabuhan KCN, mengamini yang disampaikan oleh Anwarudin. Iwan juga menambahkan bahwa sejak keberadaaan pelabuhan KCN, terjadi pengurangan dwelling time yang cukup signifikan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut Iwan, banyak aktivitas bongkar muat barang curah yang sebelumnya dilakukan di Tanjung Priok, kini bisa dilayani di Marunda, sehingga secara tidak langsung mengurangi waktu bongkar muat kapal hingga keluar pelabuhan.

Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi mengatakan, konsep dasar Pelabuhan KCN memang dibuat untuk mendukung poros maritim, yaitu menunjang pelabuhan utama Tanjung Priok yang diperuntukkan untuk aktivitas bongkar muat kontainer.

Sejak keberadaan Pelabuhan KCN, kapal-kapal pengangkut muatan curah seperti batu bara, komoditas cair, hingga pasir beralih melempar jangkar ke Pelabuhan KCN. Itu membuat beban Tanjung Priok berkurang, sehingga bisa fokus menangani kapal kontainer.

“Padahal, kami baru beroperasi dengan menggunakan satu dermaga, dari tiga dermaga yang direncanakan. Itu pun baru beroperasi sepanjang 800 meter dari total dermaga I yang memiliki panjang 1.950 meter. Bayangkan jika dermaga I ini sepenuhnya bisa beroperasi, ditambah dengan dermaga II dan dermaga III. Kami memprediksi, dwelling time di Tanjung Priok akan lebih menurun lagi,” kata Widodo.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya terus mengebut penyelesaian pembangunan dermaga II dan dermaga III.
Sedangkan mengenai pengelolaan dan pemasaran, Widodo mengatakan, kuncinya adalah pengalaman serta kemampuan dan kemampuan dalam pelayanan.

“Usaha di sektor pelabuhan ini tidak mudah, banyak aspek yang perlu dipelajari. Karena itu kami sangat percaya diri karena telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun bergelut di sektor kepelabuhanan. Dan, satu lagi. Kepercayaan klien adalah yang utama, karena reputasi sangatlah penting dalam bisnis di sektor ini. Itulah mengapa kami sangat menjaga betul kepercayaan klien dengan memberikan layanan prima,” terang Widodo.

Pelabuhan KCN mempunyai jejak konkret tentang layanan prima ini. Pernah pada 2013, selama sekitar empat bulan, akses masuk ke pelabuhan KCN di-blokade secara sepihak oleh PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Blokade ini adalah buntut dari tidak dipenuhinya keinginan KCN untuk mengubah komposisi saham di KCN. Tak ingin kliennya terkatung-katung karena, KCN langsung berinisiatif memindahkan layanan dengan menyewa pelabuhan lain yang berdekatan. Meski untuk itu, KCN harus merogoh kocek lebih dari 10 miliar rupiah.

“Mereka yang menggunakan jasa kami, adalah untuk keperluan bisnis. Jadi bisa dibayangkan jika komoditi mereka tidak bisa keluar dari pelabuhan karena aksesnya ditutup, berapa kerugian mereka. Buat kami, tak apalah kami harus menanggung biaya untuk memindahkan layanan ke pelabuhan lain, yang penting kepercayaan klien kepada kami harus kami jaga,” terang Widodo.

Percontohan

Bukan kali ini saja pelabuhan KCN menjadi percontohan. Bahkan sejak awal pembangunannya, Pelabuhan KCN sudah menjadi proyek percontohan skala nasional oleh Kementerian Perhubungan, sebagai pilot project atas proyek non APBN/APBD terintegrasi.

Karena itulah pelabuhan KCN masuk sebagai salah satu proyek strategis nasional. Hingga saat ini, telah lebih dari Rp 3 triliun rupiah investasi yang dikeluarkan untuk pelabuhan KCN.

Karena statusnya sebagai proyek percontohan itulah, pada 2017, Kementerian Perhubungan pernah merekomendasikan Presiden Joko Widodo untuk hadir di pelabuhan KCN untuk menandatangani prasasti peresmian dermaga I pelabuhan KCN, sekaligus groundbreaking pembangunan dermaga II dan dermaga III.

“Namun, beberapa waktu sebelum kedatangan presiden, KBN bersurat kepada Menteri BUMN meminta agar rencana tersebut ditinjau ulang. Dalam surat tersebut, pihak KBN menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta. Akibatnya, rencana kedatangan presiden pun batal,” ujar Juniver Girsang, kuasa hukum KCN.

Konflik antara pemegang saham KCN, yaitu PT KBN dan PT Karya Tekhnik Utama (KTU) yang berlarut-larut membuat pembangunan pelabuhan KCN ini terkatung-katung hingga saat ini. Pembangunan pelabuhan Marunda bermula saat KTU memenangkan tender pengembangan kawasan Marunda yang digelar KBN pada 2004.

Setahun kemudian, KTU dan KBN bersepakat membentuk usaha patungan bernama KCN dengan restu Kementerian BUMN dan Gubernur DKI Jakarta dengan komposisi saham KBN 15% dan KTU 85 %.

Masalah muncul setelah pergantian direksi pada November 2012 usai Posisi Direktur Utama beralih ke Sattar Taba. KBN meminta revisi komposisi saham yang akhirnya disepakati menjadi 50:50, Namun KBN tak mampu menyetor modal hingga batas waktu yang ditentukan karena ternyata tidak diizinkan oleh Kementerian BUMN dan Pemda DKI Jakarta sebagai pemilik saham KBN.

Kejadian setelahnya, KBN malah tetap menganggap memiliki saham 50% di KCN. Tak hanya itu, KBN juga mengirimkan surat penghentian pembangunan pelabuhan marunda kepada KCN dan berlanjut pada gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan konsesi.