Dalam praktiknya, pelaku memberikan 'uang pelicin' agar diterima di fakultas terkait.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui banyak menerima laporan terkait permintaan jalur khusus untuk masuk universitas negeri. Jalur-jalur itu terindikasi tindak pidana korupsi.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, menjelaskan, dugaan praktik korupsi itu bahkan terjadi mulai masuk universitas hingga mendapatkan gelar kesarjanaan.

"Dan yang paling banyak lagi yang negeri sebenarnya ada penerimaan mahasiswa baru yang khususnya jalur-jalur khusus," kata Laode saat koordinasi implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

"Yang kedua lagi yang banyak laporannya ke KPK, saya sebut saja fakultas kedokteran, kalau mau masuk spesialis itu banyak. Kalau dia sudah tamat dari dokter tapi dia ingin lanjut spesialis, laporannya banyak itu, hampir semua fakultas," jelasnya.

Dalam praktiknya, ungkap Syarief, pelaku memberikan 'uang pelicin' agar diterima di fakultas terkait. "Ya supaya diterima dia harus membayar profesornya," ujar Syarief.

"Bahkan dia harus minta rekomendasi, untuk rekomendasi itu dia juga harus mengeluarkan biaya tertentu dan itu banyak sekali. Bukan ada dimonopoli oleh satu universitas, banyak sekali yang di fakultas kedokteran," ujarnya.