PT Buana Permata Hijau, selaku pemilik lahan meminta Gubernur Anies Baswedan menghentikan pembangunan Stadion BMW

Mimpi klub sepakbola Persija Jakarta untuk memiliki stadion sendiri harus tertunda. Pembangunan Stadion BMW atau Jakarta International Stadium (JIS) kini terancam tertunda.

Pasalnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) baru saja mengabulkan gugatan dari PT Buana Permata Hijau terkait sengketa lahan taman BMW yang bakal dijadikan stadion untuk Persija Jakarta.

Keputusan itu dibacakan langsung oleh ketua majelis hakim yang menangani perkara tersebut, Susilowati Siahaan. “Dalam pokok sengketa, mengabulkan permohonan penggugat,” ucap Susilowati membacakan amar putusan, di PTUN Jakarta, Pulogebang, Jakarta Timur, Selasa (14/5).

PTUN juga memerintahkan tergugat, yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Administrasi Jakarta Utara, membatalkan surat keputusan 314 dan 315. Surat tersebut berisi tentang pemberian hak pakai lahan kepada Pemprov DKI Jakarta, yang masing-masing memiliki luas 2,9 hektare dan 6,9 hektare.

“Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh tergugat berupa Sertifikat hak pakai 314, Kelurahan Papanggo, 18 agustus 2017 no Surat Keputusan : 00/369/2017 seluas 2.900 meter persegi hektare dan Sertifikat 315 Kelurahan Papanggo, tanggal 18 agustus 2017 no Surat Keputusan : 00/368/2017 seluas 6.900 meter persegi,” ucap Susilowati.

Selain itu, majelis hakim juga menolak semua eksepsi tergugat dan memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Utara untuk mencabut surat 314 dan 315 tersebut.

Ditemui usai persidangan, kuasa hukum PT Buana Permata Hijau, Damianus Renjaan, mengaku puas dengan putusan hakim. Menurutnya, hakim telah objektif setelah melihat bukti dan fakta persidangan.

“Sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, sudah selayaknya sertifikat 314 dan 315 dibatalkan. Kita semua sudah dengar, intinya pertimbangan itu, aspek prosedur karena diterbitkan saat objek sengketa, saat tanah itu jadi objek sengketa di PN Jakut terkait permasalahan konsinyasi,” kata Damianus.

Damianus juga menjelaskan, Kantor BPN seharusnya tidak bisa menerbitkan surat hak pakai diatas 2 hektare. Sementara surat yang diterbitkan nomor 314 dan 315 masing-masing diatas 2 hektare.

“Ternyata dari aspek kewenangan sertifikat hak pakai diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Padahal untuk perundang-undangan, maka untuk sertifikat hak pakai untuk pertanian itu 2 hektare dan tanah non pertanian itu adalah 2.000 hektar. Objek sengketanya di atas 2 hektare rata-ratanya,” tutup Damianus.

Dia pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan pembangunan Stadion BMW. Sebab, sertifikat tanah tersebut terbukti cacat hukum.

"Kita minta agar Gubernur Anies menghentikan pembangunan di sana karena sertifikatnya sudah terbukti cacat. Artinya, segala tindakan di sana, kalau tetap dilaksanakan berarti melawan hukum," ujar Damianus.

Damianus mengatakan, putusan majelis hakim dalam perkara nomor Nomor 282/G/2018/PTUN-JKT itu mengartikan lahan BMW merupakan milik PT Buana Permata Hijau.

Meski lahan Taman BMW masih dalam sengketa, Gubernur DKI Jakarta Anies melaksanakan peletakan batu pertama stadion BMW pada 14 Maret 2019. Anies mengatakan, stadion markas klub Persija Jakarta itu akan memiliki fasilitas standar dunia.