KPK menemukan keterkaitan Kementerian ESDM dalam dua kasus korupsi yang sedang ditangani penyidik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 15 Mei 2019.

Dia akan diperiksa dalam dua kasus korupsi yakni suap proyek PLTU Riau-1 dan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kementerian ESDM.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, Jonan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirut PLN non aktif Sofyan Basir dan Direktur Utama PT Borneo Lumbung Energi & Metal, Samin Tan.

Febri menjelaskan sedikit soal alasan KPK memeriksa mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia itu. Dia bilang ada rangkaian kewenangan pada instansi PT PLN dan Kementerian ESDM dalam proyek PLTU Riau-1. Menurut dia, kebijakan itu yang perlu dicermati lebih lanjut oleh KPK dari keterangan Jonan.

Selebihnya, Febri mengatakan tak bisa menjelaskan materi pemeriksaan. Namun, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saksi yang diperiksa pasti dianggap mengetahui, mendengar atau melihat sebagian peristiwa dalam kasus yang tengah didalami penyidik.

Selain diperiksa untuk Sofyan, KPK juga akan memeriksa Jonan untuk tersangka Samin Tan, penyuap Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih. Pengusaha batu bara itu disangka menyuap Eni Rp 5 miliar untuk memuluskan negosiasi terkait terminasi tambang milik perusahaannya, PT Asmin Kolaindo Tuhup (AKT). Sebelumnya, Kementerian ESDM memutus Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah milik PT AKT.

Untuk menyelesaikan permasalahan itu, Samin diduga meminta bantuan kepada sejumlah pihak, di antaranya Eni, untuk membantu menyelesaikan permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM. Eni menyanggupi permintaan Samin.

KPK menduga, untuk memenuhi permintaan itu, Eni selaku anggota Komisi Energi DPR berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM. Eni salah satunya memanfaatkan forum Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian ESDM, di mana posisi Eni saat itu merupakan anggota Panja Minerba Komisi VII DPR.

Selain itu, Eni juga sempat melakukan beberapa pertemuan dengan Jonan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta. Menurut kesaksian Eni saat diperiksa penyidik, beberapa pertemuan juga dihadiri politikus Partai Golkar Melchias Markus Mekeng, Samin dan Direktur Jenderal Minerba ESDM, Bambang Gatot Ariyono. Pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan untuk melobi ESDM agar mengembalikan izin penambangan kepada perusahaan milik Samin.

Saat menanti langkah Jonan memutuskan pengembalian izin itu, tim penindakan KPK mencokok Eni dan pemilik saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo pada 13 Juli 2018. Eni disangka menerima suap Rp 4,75 miliar dari Kotjo untuk membantunya memperoleh proyek pembangkit milik PT PLN itu.

Eni telah divonis 6 tahun dalam perkara tersebut. Sementara Kotjo divonis 4,5 tahun di tingkat banding. Belakang, KPK juga menjerat Sofyan Basir menjadi tersangka kasus korupsi PLTU Riau-1.