Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah membantah tudingan mengenai dirinya bersama para pengurus cabang PDI Perjuangan melakukan politik uang di Masjid Abdullah Sychan Baghraf, Sumenep, Jawa Timur.

“Saya perlu sampaikan seterang-terangnya, setiap reses saya menerima uang reses selaku anggota DPR. Uang itu saya bagikan sepenuhnya ke rakyat dalam bentuk bantuan sembako dan itu bagian dari akuntabilitas publik yang harus saya lakukan,” ucap Said Abdullah dalam keterangannya. 

Di luar itu, tutur Said Abdullah, bahwa sebagai orang Islam dirinya memiliki kewajiban untuk berzakat. Oleh karena itu, ia menunaikan zakat bersama kader PDI Perjuangan se-Madura, Jawa Timur, dan sekaligus mengajak para kepala desa. “Para kepala desa pasti paling tahu sentra kemiskinan ekstrem warganya,” ucap Said Abdullah.

Terkait itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja menegaskan akan menindak praktik uang dalam politik yang dilakukan elite PDIP.  

Ia mengaku tengah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Sumenep untuk menelusuri dugaan pelanggaran politik praktis. Rahmat merujuk kepada amplop merah berlogo PDIP beserta foto Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang disebar.

"Yang kemudian menandakan lambang partai di dalam tempat ibadah tidak diperkenankan. Itu untuk menjaga kondusivitas masa kampanye," kata Rahmat Bagja.

Namun aturan tersebut, menurut Rahmat, akan sulit ditindak jika dilakukan di lingkungan rumah maupun properti pribadi.

"Kalau musala pribadi kan enggak mungkin kita tindak ya. Di lingkungan rumah, sulit. Ini bicara ruang publik. Tempat ibadah yang di ruang publik ya," jelasnya.

Untuk itu, ia bersama Bawaslu Sumenep akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PDIP.

Jika terbukti, nantinya akan dikenakan sanksi pelanggaran administrasi dan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan tersebut.

"Pelanggaran administrasi (kalau terbukti). Kami bukan (menelusuri) politik uangnya, karena politik uang ada di masa kampanye," kata Rahmat.

Rahmat pun merespons alasan dari Said Muhammad yang menyatakan bahwa uang tersebut sebagai bagian dari zakat mal yang rutin diberikan kepada warga setiap tahun.

Said yang merupakan Plt Ketua DPD PDIP Jawa Timur juga mengakui bahwa ia bersama DPC PDIP Madura sempat membagikan 175 ribu paket sembako kepada kaum miskin selama masa reses anggota dewan pada Maret. Sembako tersebut sebagian dalam bentuk uang.

"Kita imbau jangan ada politik uang. Kalau bagi zakat kan kita tidak boleh melarang. Mungkin diperbaiki ke depan. Kalau bagi zakat, jangan pakai lambang partai," kata Rahmat.