Dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi, Pemerintah selalu mendorong sektor ekspor, terutama untuk menggeliatkan perdagangan internasional yang akan menyokong juga pertumbuhan ekonomi nasional. 

Salah satu caranya adalah pengurangan Non Tariff Measures (NTMs) untuk kemudahan lalu lintas barang-barang esensial di kawasan. Data NTMs perlu dikumpulkan agar dapat menjadi referensi yang berguna dalam diskusi dan analisis kebijakan makro ekonomi nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Bank Dunia mengadakan acara “Grand Launching of Indonesia’s Non-Tariff Measures (NTMs) Database”, pada 23 Februari 2023 di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. 

Acara yang dihadiri oleh lintas kementerian dan lembaga ini menjadi wadah diskusi produktif dan sumber referensi yang valid terkait pemanfaatan data dan penyamaan persepsi terkait kebijakan NTMs di Indonesia, sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional dan mencapai pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Kumpulan data NTMs tersebut merupakan hasil kerja sama jangka yang panjang antara Bank Dunia dengan Pemerintah Indonesia guna mendorong perbaikan di berbagai aspek ekonomi makro. 

Kemenko Perekonomian dan Bank Dunia sudah bekerja sama sejak 2021, yang ditindaklanjuti melalui Workshop Pengukuran Data NTMs pada Juni 2022. Data NTMs Indonesia tersedia secara panel dengan rentang waktu 2008-2021 dan spesifikasi produk yang dikenakan kebijakan NTMs. Data ini juga berisi rangkaian peraturan dasar yang ditetapkan, amandemen yang dilakukan, dan peraturan yang dicabut, beserta kode produk dan kode NTMs berdasarkan peraturan masing-masing.

“Seiring dengan percepatan proses pemulihan ekonomi nasional dan melanjutkan upaya konstruktif pembangunan melalui Perppu Cipta Kerja, Pemerintah terus menyusun strategi dan kebijakan yang tepat agar Indonesia dapat mencapai potensinya secara optimal. Ekspor menjadi salah satu mesin penggerak roda perekonomian yang akan terus didorong Pemerintah, salah satunya dengan mengoptimalkan tujuan kebijakan NTMs,” ujar Plt. Deputi Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan saat memberikan keynote speech di acara bertema “Enhancing Industrial Competitiveness, Boosting Export Performance”.

Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Habib Rab juga menyampaikan bahwa Bank Dunia akan terus menjalin kerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta tentang pentingnya penyusunan kebijakan NTMs secara akurat agar dapat mencapai tujuan kebijakan publik yang diharapkan.

Kebijakan NTMs adalah hal yang lumrah diterapkan di berbagai negara di dunia dan digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan publik, seperti keamanan pangan, perlindungan konsumen dan lingkungan. Penting untuk mengetahui implikasi kebijakan tersebut terhadap perkembangan ekonomi nasional, agar Pemerintah dapat mengoptimalkan dampak positif NTMs sekaligus mengurangi biaya yang ditimbulkan.

Lebih lanjut, transparansi atas kebijakan NTMs justru dapat menjadi sinyal positif bagi pelaku bisnis supaua menginvestasikan dananya di Indonesia, karena dapat memberikan gambaran utuh atas proses bisnis di dalam negeri.

Acara ini dilanjutkan dengan pemaparan detail terkait Dataset NTMs Indonesia oleh Ekonom Bank Dunia di Jakarta Angella Faith Montfaucon. Setelah itu, pembahasan lebih mendalam terkait kegunaan data NTMs dilakukan pada sesi panel diskusi yang dipandu oleh Ekonom Bank Dunia Csilla Lakatos dan Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko Perekonomian Thasya Pauline, dengan narasumber yang hadir yaitu di antaranya Chief Trade Analysis Branch UNCTAD Ralf Peters, Senior Economist World Bank Massimiliano Cali, Kepala Pusat Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Iskandar Panjaitan, Plt. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian PPN/Bappenas P.N. Laksmi Kusumawati, serta Ekonom LPEM UI Kiki Verico.

Pada pembahasan sesi panel dijelaskan bahwa ketersediaan data yang andal dan terkini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan NTMs dapat mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan tanpa memberikan biaya ekonomi tinggi. 

Data tersebut memungkinkan dampak dari NTMs telah dianalisis dengan benar, sehingga mendukung proses penyusunan kebijakan yang berbasis bukti ilmiah dan argumen yang rasional (evidence-based policy making), dan akhirnya dapat menghasilkan output optimal.