Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengkritik sikap pemerintah yang memberi karpet merah kepada investor asing di sektor pertambangan. JK meminta agar pemerintah mengubah pola pikir tersebut dan melirik potensi investasi dari pengusaha di dalam negeri.

Dikatakan JK, pengusaha di dalam negeri mampu mengelola kekayaan alam RI.

"Jangan orang asing kita kasih karpet merah dan bangga-banggakan. Pandangan pemerintah diubah, kita bikin listrik, investasi lebih Rp 10 triliun dan hampir semua anak bangsa yang mengerjakan," katanya dalam Silaturahmi dari Pengusaha ke Pengusaha untuk Masa Depan Indah di Wisma Kalla Makassar, Senin (30/01/2023).

Karena kemampuan itulah, dalam silaturahmi itu JK meminta kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman untuk mengambil alih perusahaan tambang nikel yang dikuasai asing untuk dikelola langsung oleh masyarakat. Menurut JK, Sulsel harus memulai perubahan pandangan dan pola pikir pemerintah tersebut.

"Jangan orang asing kita kasih karpet merah dan bangga-banggakan. Pandangan pemerintah diubah, kita bikin listrik, investasi lebih Rp10 triliun dan hampir semua anak bangsa yang mengerjakan," tandas JK.

JK mengatakan paradigma soal keberadaan investor asing perlu diubah untuk mengantisipasi terjadinya konflik seperti yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah yang menewaskan dua orang pekerja asing dan pekerja lokal beberapa waktu lalu.

Ia meyakini pengusaha di Sulsel bisa mengelola tambang tersebut.

"Pak Gubernur, tenggara, utara harus dikembalikan (tambang) ke masyarakat. Supaya jangan terulang lagi yang lebih besar, konflik yang terjadi di Morowali," ujarnya.

JK bahkan juga sempat menyinggung salah satu perusahaan asing yang mengelola tambang nikel yang ada di Luwu Timur, Sulsel, yakni, PT Vale. JK pun menyinggung keberadaan perusahaan tersebut.

"Kita tidak punya tambang. Ada sih di Luwu Timur, tapi masih diatur Vale," pungkas JK.