Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas membeberkan, pemerintah bakal memboyong 11 ribu aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di tahun 2024.

"Kemarin itu ada beberapa exercise, yang terakhir disesuaikan dengan tempat di lokasi ini kurang lebih ada 11 ribu seperti Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, Kemendagri," kata Azwar Anas kepada awak media di Menara Danareksa, Senin (30/1).

"Tidak semua kementerian akan pindah, tapi terkait dengan deputi-deputi atau mereka yang kebijakan inti," imbuhnya.

Lebih lanjut, Azwar Anas mengungkapkan, Presiden Jokowi akan mengadakan rapat kabinet siang hari ini untuk membahas lebih detail mengenai pemindahan ASN ke IKN.

Rencana memboyong ASN menjadi salah satu program prioritas Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2023. Ini sebagai tindak lanjut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 di masa pembangunan IKN Nusantara masuk salah satu arah kebijakan tahun depan.

"Rencana kerja pemerintah nomor 8 ini yang akan dilakukan BKN pada tahun 2023," ujar Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (6/6).

Menurut Bima, BKN berencana memboyong sebanyak 60 ribu pegawai ke ibu kota baru tahun 2023. Ini sejalan dengan kesepakatan dalam pertemuan trilateral dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Rencana pemindahan tersebut butuh sokongan anggaran yang cukup besar pula. "Untuk ASN yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara sebanyak 60 ribu orang dengan alokasi anggaran Rp 5,5 miliar," ujarnya.

Anggaran ini rencananya diambil dari rencana pagu indikatif BKN pada tahun 2023 sebesar 585,4 miliar. Selain itu, anggaran tersebut juga diprioritaskan untuk revitalisasi sistem seleksi CASN dengan alokasi Rp 1,5 miliar.

Selanjutnya, untuk penerapan sistem informasi manajemen terintegrasi di 411 kementerian dan lembaga alokasi anggarannya senilai Rp 3 miliar.

Kemudian sistem informasi dengan target alokasi Rp 2,5 miliar, sistem informasi talent full dengan alokasi Rp 1 miliar, serta terakhir penegakan disiplin ASN dengan target rekomendasi kebijakan dan alokasi anggaran Rp 1 miliar.