Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas mengaku miris saat mengetahui anggaran penanganan kemiskinan, yang hampir mencapai Rp500 triliun, tidak terserap ke rakyat miskin.

Menurutnya, anggaran itu justru habis untuk berbagai kegiatan kementerian, lembaga seperti rapat dan studi banding.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Achsanul Qosasi mengatakan bahwa berita yang disampaikan media tersebut terlalu berlebihan.

“Ini pasti beritanya yg terlalu fantastis. Pengentasan Kemiskinan dan Bansos itu berbeda. Rp 500 T ini mayoritas Bansos dan sudah ada perbaikan,” tegas Achsanul Qosasi lewat akun twitter @AchsanulQosasi, dikutip senin. (30/1).

Pemilik klub sepak bola Madura United ini menjelaskan, biaya studi banding dan rapat tahun anggaran 2020 dan 2021 justru dipangkas dan turun drastis mencapai 50 persen oleh Kementerian Keuangan. Sehingga, ia menilai MenPAN-RB berlebihan menyampaikan data tersebut.

“Pak Menteri pasti mendapat info yang tidak akurat bicara ke media,” tandasnya.