Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah mampu membayar utang Indonesia. Hal itu dikatakan Sri Mulyani dalam acara ground breaking Kampus III universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur (Jatim) yang disiarkan di YouTube Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Minggu (22/01/2023).

"Saya bicara di Universitas Islam, jadi saya tahu kalau bicara tentang defisit dan utang itu langsung bulu kuduknya berdiri. Dalam tiga tahun ini keuangan negara bekerja luar biasa termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali, Indonesia mampu membayar kembali," kata Sri Mulyani.

Jika negara ingin maju, kata Sri Mulyani, pembangunan harus terus dilakukan. Pembangunan itu tidak boleh ditunda sampai menunggu negara mampu dan tidak berutang. Dan utang, kata dia, digunakan untuk pemerataan pembangunan.

"Tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan, jadi ini seperti telur dan ayam. Untuk memutusnya kita memang menggunakan instrumen keuangan negara," ujar Sri Mulyani.

Jika pembangunan terus didorong dari sekarang, Sri Mulyani pede Indonesia bisa menjadi negara maju saat 100 tahun usianya pada 2045.

"Jadi investasi dan pembangunan memang tidak boleh ditunda dan instrumen APBN adalah instrumen yang sangat penting," tuturnya.

Sebelumnya Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per 30 Desember 2022 sebesar Rp7.733,99 triliun. Jumlah itu naik Rp179,74 triliun jika dibandingkan posisi utang bulan sebelumnya yang sebesar Rp 7.554,25 triliun.

Berdasarkan realisasi tersebut, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) naik dari bulan sebelumnya 38,65% menjadi 39,57% per 30 Desember 2022. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, jumlah itu turun dari posisi 40,74%.

"Fluktuasi posisi utang pemerintah dipengaruhi oleh adanya transaksi pembiayaan berupa penerbitan dan pelunasan SBN, penarikan dan pelunasan pinjaman, serta perubahan nilai tukar," tulis buku APBN KiTA.