Departemen Kehakiman menggeledah rumah Rumah Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, di Wilmington, Delaware, Jumat (20/01/2022). Dari penggeledahan yang berlangsung selama 12 jam tersebut, ditemukan sejumlah dokumen rahasia. Demikian, seperti dilansir dari AFP, Minggu (22/01/2023).

Departemen Kehakiman mengklaim, menemukan sejumlah dokumen Biden ketika menjabat di senat AS hingga saat menjadi wakil presiden yang kala itu dijabat oleh Barack Obama. Biden pernah menjadi anggota senat mewakili Delaware dari 1973 hingga 2009 dan wakil presiden pada 2009-2017.

Penggeledahan itu mengejutkan Biden. Sebab, penggeledahan itu dilakukan setelah Biden bersiap untuk menyatakan siap tidaknya mencalonkan diri untuk maju lagi Pilpres 2024.

Biden menekankan tidak melakukan kesalahan apapun dan situasi tersebut adalah kesalahan yang tidak disengaja. Dokumen-dokumen ketika dirinya menjabat sebagai wakil presiden dan dikategorikan rahasia pertama kali muncul di sebuah kantor lembaga think thank yang berafiliasi dengan Biden di Washington tahun lalu sebelum ditemukan lagi di rumahnya di Delaware.

"DOJ mengambil materi yang dianggap dalam ruang lingkup penyelidikannya,termasuk enam item yang terdiri dari dokumen dengan tanda klasifikasi dan materi di sekitarnya," kata pengacara Biden, Bob Bauer.

Bauer mengatakan pihaknya dan penasihat Gedung Putih mengatur dengan Departemen Kehakiman untuk hadir selama pemeriksaan dan disetujui untuk tidak mempublikasikan berita pencarian sebelumnya 'sesuai dengan prosedur standarnya'.

Dia menyebut ruangan yang digeledah antara lain seluruh ruang kerja, tempat tinggal, dan ruang penyimpanan.

"DOJ memiliki akses penuh ke rumah Presiden, termasuk catatan tulisan tangan pribadi, file, kertas, penjilid, memorabilia, daftar tugas, jadwal, dan pengingat selama beberapa dekade," katanya.

Gedung Putih mengatakan kumpulan dokumen sebelumnya diserahkan ke Departemen Kehakiman dan Arsip Nasional, yang menangani catatan kepresidenan, segera setelah ditemukan.

Kasus Penyimpanan Dokumen Negara

Sebelum penggeledahan rumah Biden, kegiatan serupa juga pernah terjadi terhadap mantan Presiden AS Donald Trump. Kala itu FBI menggeledah rumah Trump di Mar-a-Lago pada 8 Agustus 2022.

Penggeledahan oleh Biro Investigasi Federal Amerika Serikat dilakukan untuk mencari 15 boks dokumen selepas Trump tak lagi jadi Presiden.

Dikutip dari AFP, FBI telah meninjau ulang keberadaan 15 boks dokumen yang sebelumnya harus diserahkan mantan Presiden AS itu ke negara. 15 Boks itu berisi informasi sangat rahasia (top secret) terkait informasi sumber intelijen.

Dalam keterangan tersumpah (afidavit) FBI untuk menjustifikasi penggeledahan rumah Trump di Mar-a-Lago pada 8 Agustus, tertera bahwa FBI melakukan investigasi kriminal terhadap 'penghapusan dan penyimpanan informasi rahasia yang tidak semestinya' dan 'penyembunyian catatan pemerintah yang melanggar hukum'.

Dokumen afidavit ini dirilis pada Jumat (26/08/2022) waktu setempat, ditandatangani oleh hakim Florida.

Menurut pernyataan tertulis, FBI membuka penyelidikan setelah Administrasi Arsip dan Catatan Nasional (NARA) menerima 15 kotak catatan pada Januari 2022 yang telah dipindahkan secara tidak semestinya dari Gedung Putih dan dibawa ke Mar-a-Lago, rumah Trump.

'Informasi Pertahanan Nasional' yang sensitif itu termasuk di antaranya adalah 67 dokumen yang ditandai sebagai 'konfidensial', 92 sebagai 'rahasia', dan 25 sebagai 'sangat rahasia'.

Di antara dokumen-dokumen itu adalah informasi intelijen yang diterima dari 'sumber klandestin' atau istilah setempatnya adalah 'clandestine human sources', suatu klasifikasi yang dapat mencakup data mata-mata dan informan yang merupakan salah satu rahasia pemerintah yang paling ketat dipegang.

"Catatan yang sangat rahasia dibuka, dicampur dengan catatan lain dan diidentifikasi dengan tidak benar," demikian bunyi pernyataan tertulis tersebut.

"Beberapa dokumen juga berisi apa yang tampaknya merupakan catatan tulisan tangan (Trump)," demikian sebagaimana tertera di dokumen afidavit.

Padahal, Mar-a-Lago yang merupakan rumah mewah Trump itu tidak punya otoritas untuk menyimpan informasi rahasia. Benar saja, penggeledahan FBI menemukan tumpukan dokumen yang berlabel 'sangat rahasia', 'rahasia', dan 'konfidensial'.

Pengacara Trump, Evan Corcoran, mengatakan kliennya siap dan bersedia kooperatif dengan permintaan NARA untuk mengembalikan dokumen-dokumen itu. Dia juga meminta investigasi ini tidak melibatkan anasir-anasir politis.

Corcoran menandaskan, Trump punya otoritas absolut untuk membuka dokumen rahasia. Adapun hukum pidana yang mengatur soal ini tidaklah berlaku bagi Trump yang pernah menjabat sebagai Presiden AS.