Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menuturkan bahwa visi Indonesia pada 2045 salah satunya menjadi negara berpendapatan tinggi.
Hal ini disampaikan pada acara West Java Digital Services International Festival di kampus IPDN pada Kamis (22/12.22). Disampaikan bahwa peranan teknologi digital menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
“Kita perlu terus melanjutkan transformasi ekonomi dan melakukan digitalisasi di segala sektor yang merupakan salah satu pilar penting untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia diperkirakan dapat mencapai USD3.0 triliun dan PDB per kapita mencapai USD10.000 pada tahun 2030. Pertumbuhan ekonomi harus pada kisaran 5,5 hingga 6,5 persen,” imbuh Menko Luhut.
Sasaran transformasi digital pada 2024 direncanakan meliputi 95 persen desa terjangkau infrastruktur jaringan bergerak pita lebar, 60 persen kecamatan cakupan jaringan tetap pita lebar, 80 persen populasi yang terjangkau siaran digital, dan tiga perusahaan rintisan digital.
Dalam memanfaatkan teknologi digital, pemerintah juga telah melakukan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai pendukung percepatan digitalisasi. Hal ini tertuang pada RPJMN 2020-2024 dengan target penerapan SPBE di Pemerintah Pusat sebesar 100 persen, Pemerintah Provinsi sebesar 80 persen, Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50 persen.
Adapun Rencana Strategis (Renstra) SPBE meliputi penguatan tata kelola SPBE, penguatan layanan SPBE, penguatan infrastruktur SPBE, penguatan dan pengembangan TIK 4.0.
“Pemerintah perlu melihat digitalisasi sebagai sesuatu yang lebih besar dari sekadar teknologi aplikasi. Digitalisasi harus dilihat sebagai upaya tata kelola pemerintahan yang berorientasi kepada digital services,” tutur Menko Luhut.
Di samping itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir juga menyinggung terkait SPBE. Menurutnya, dengan adanya SPBE pelayanan dalam sistem pemerintahan akan lebih mudah dan cepat,
“Makanya hari ini arti penting dari tugas ini adalah bagaimana kita sebagai Bupati/ Walikota akan lebih memahami arti penting meningkatkan SPBE, karena SPBE ini pelayanan akan mudah, akan cepat, akan gesit. Pak Menko betul sekali dengan digitalisasi ini menjadi efisien. Sumedang sendiri dengan adanya SPBE ini, stunting kami tahun 2018 di angka 32,4 persen dan bulan ini real time stunting di 8,29 persen. Investasi kami tahun sebelumnya 1,2 Triliun, tahun ini 4,4 Triliun,” jelasnya.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memanfaatkan teknologi digital, seperti belanja pemerintah diarahkan melalui penggunaan E-Katalog untuk membeli produk dalam negeri dan UMKM domestik, penggunaan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) antara Kementerian/Lembaga, peningkatan efisiensi pelabuhan melalui integrasi pelabuhan dan penerapan ekosistem logistik nasional, dan investasi data center, dan kabel bawah laut untuk mendukung ekonomi digital. Upaya-upaya ini dilakukan untuk menurunkan biaya dan angka korupsi, sehingga juga dapat menghasilkan peningkatan pada penerimaan negara serta industri dan UMKM domestik.
“Berbagai langkah digitalisasi yang telah diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan bisnis telah menunjukkan bahwa digitalisasi mampu mendorong efisiensi, mengurangi celah untuk berkorupsi, dan meningkatkan penerimaan negara serta partisipasi UMKM dan usaha lokal,” jelasnya.
Saat ini, digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa mendorong efisiensi belanja negara dan diarahkan pada peningkatan produk dalam negeri. Hal ini dapat dilihat melalui jumlah produk di E-Katalog meningkat, karena didorong juga oleh proses yang lebih sederhana dan cepat. Misalnya, konsolidasi pengadaan laptop di Kemendikbudristek yang dapat mendorong efisiensi hingga mendekati 30 persen.
Selanjutnya, proyek kabel bawah laut sebagai motor pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Proyek ini merupakan jalan tol internet yang ditujukan untuk komunikasi dan membawa data digital dengan kecepatan transmisi yang sangat cepat. Saat ini, Indonesia memiliki empat proyek kabel bawah laut yang sedang maupun yang akan dibangun di perairan Indonesia.
Melalui proyek ini, pertumbuhan ekonomi juga dapat diuntungkan dari investasi kabel bawah laut. Lembaga Afilisasi Penelitian Indonesia (LAPI) ITB mengatakan bahwa penerapan jaringan 5G melalui penyiapan infrastruktur kabel bawah laut di Indonesia berpotensi meningkatkan PDB secara kumulatif dari 2021-2030 hingga 9,5 persen atau senilai Rp2.874 triliunan.
“Oleh sebab itu, wajib bagi pemerintah untuk terus mengejar perkembangan zaman yang semakin canggih serta mengambil manfaat positif dari perkembangan teknologi yang ada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efisien,” tutur Menko Luhut.
