Tambang pasir ilegal di Klaten, Jawa Tengah (Jateng) tengah jadi sorotan usai Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berkicau jika ada beking yang mengerikan. Cuitan itu sebagai respons Gibran atas keluhan netizen terkait tambang ilegal tersebut.
Senada, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo pun memberi respons yang sama terkait tambang ilegal ini. Ganjar juga menyebut ada beking besar-besar.
Selanjutnya, Ganjar melakukan rapat koordinasi yang dihadiri yang dihadiri peserta dari kabupaten/kota. Hal itu disampaikan Ganjar melalui cuitannya di Twitter.
"Hari ini kita rakor seluruh kabupaten kota menyikapi tambang ilegal. Kita sepakati membuat desk pelaporan untuk menerima laporan masyarakat. Dari laporan itu kita akan cek langsung ke lapangan untuk memberantas tambang ilegal yang semakin meresahkan masyarakat," tulis Ganjar, Selasa (29/11/2022).
Dalam cuitan tersebut, Ganjar juga mengunggah potongan video rapat. Dalam video tersebut, Ganjar menanyakan kepada kepada peserta yang hadir, daerah mana yang memiliki tambang galian C dan tertekan karena adanya tambang tersebut. Ia meminta peserta angkat tangan.
"Apakah Bapak Ibu, di mana daerahnya punya galian C, hidup Anda tertekan atau tidak? Yang merasa tertekan, angkat tangan. Loh rak usah wedi, iki nek ora tak kandake karo KPK loh ini (Loh nggak usah takut, kalau tidak saya laporkan KPK loh ini)," ujar Ganjar.
Beberapa peserta pun terlihat mengangkat tangan. Kemudian, ia bertanya apakah ada daerah yang memiliki galian C dan itu menyenangkan atau tak masalah.
"Yang merasa di daerahnya ada galian C itu menyenangkan dan tidak masalah, angkat tangan. Rak wani og kowe og (Kamu nggak berani kok)," ujarnya.
Menurut Ganjar hal itu tidak bisa dibiarkan. Sebab, tambang ilegal membuat mata air hilang dan jalan rusak. Diakui Ganjar, di belakang galian C isinya preman.
"Ini nggak bisa, mata air hilang, jalan rusak karena jalannya itu kalau nggak jalannya desa, ya jalannya kabupaten. Memang di belakang galian C itu isinya gali (preman)," katanya.
Atas masalah tersebut, Ganjar menyatakan akan membuat desk laporan pengaduan masyarakat. Bahkan, Ganjar menyatakan akan menggrebek tambang ilegal.
"Saya usul konkret saja, kita kasih nomor handphone untuk melaporkan, setelah itu kita grebek bareng-bareng," kata Ganjar.
Selanjutnya, Ganjar memberikan tugas kepada Dinas ESDM untuk memberikan pendampingan. Dia mengatakan, pihaknya akan mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan tambang ilegal.
"Kita kasih batas waktu, tugas saya dari ESDM mendampingi. Tugas ESDM di kabupaten/kota mendampingi, untuk dilakukan semacam pemutihan dan kita carikan jalan keluar, berani nggak kita terbuka, kita tata, bukan nggak boleh, kita tata, wong kita butuh kok, saya membayangkan daerah yang dieksploitasi itu desanya maju karena dia akan mendapatkan kick back, kick back-nya apa? Legal," paparnya.
Menurut Ganjar, jika tidak ada jalan keluar maka persoalan ini akan terus berlanjut. Meski, ia mengakui penyelesaian tambang ilegal ini tidak bisa instan.
"Tanpa itu dilakukan, ini akan berulang terus menerus dan nggak akan pernah selesai. Tapi tentu saja kita tidak bisa tutup seeet, kita mesti siapkan transisinya, transformasinya, edukasinya. Kita punya nawaitu, niatan yang baik untuk menata, tidak untuk menyulitkan, tapi untuk membikin semua teratur," terangnya.
Kementerian ESDM Turun Tangan
Sementara, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan akan menerjunkan tim menyikapi kabar tambang pasir ilegal di Klaten, Jawa Tengah. Arifin mulanya irit bicara mengenai tambang ilegal ini. "Nanti yang tambang," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta.
Tambang ilegal ini menjadi sorotan karena disebut-sebut ada beking. Terkait hal tersebut, Arifin mengatakan, akan menerjunkan inspektur tambang untuk mencari fakta di lapangan.
"Kita akan kirim inspektur tambang, untuk langsung melihat di lokasi dan mencari fakta apa yang ada di sana," ujarnya.
