Isu perjodohan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membuat Ketua PKB Muhaimin Iskandar menebar ancaman. Koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan (PKB) terancam pecah.

Muhaimin Iskandar yang biasa disapa Cak Imin ini langsung memberi ancaman. Pasalnya, awal koalisi Gerinda dan PKB yakni Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) ini bakal mengusung Prabowo-Muhaimin dalam Pilpres 2024.

Muhaimin Iskanda menyatakan, jika duet Prabowo-Ganjar terealisasi, PKB akan membentuk poros baru, Senin (21/11/2022). "Saya bikin komposisi lain (jika Prabowo-Ganjar berduet)."

Meski saat ditanya lebih lanjut soal komposisi baru ini, Cak Imin masih belum membeberkan detailnya. Ketika ditanya apakah Cak Imin legowo bila tak berpasangan dengan Prabowo, Muhaimin Iskandar menjadi irit bicara.

Begitu juga ketika ditanya peluang PKB meninggalkan koalisi yang sudah dibangun, Cak Imin tidak banyak berkomentar.

Beda dengan PKB, respons Gerindra menanggapi isu ini justru terlihat santai. Dua petinggi Gerindra yakni, Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani dan Wakil Ketua Umum Budisatrio Djiwandono telah menjawab seputar isu ini.

Muzani memilih menyinggung soal waktu ketika ditanya isu penjodohan Prabowo-Ganjar. Dia menilai bahwa waktu yang akan menentukan terkait siapa sosok pendamping Prabowo Subianto sebagai cawapres.

"Ya waktu tentu saja berjalan, nanti akan sama-sama kita ikuti dengan siapa Pak Prabowo akan menjadi presiden, dengan siapa nanti Pak Prabowo akan berpasangan dalam hal memilih wakil presiden," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Tak menjawab lebih lanjut terkait isu tersebut, Muzani lantas menjelaskan soal koalisi Gerindra-PKB.

Menurut Muzani, dua partai ini sudah mengikrarkan diri dalam perjanjian kerja sama politik pada 13 Agustus 2022. Salah satu keputusan ikrar koalisi adalah Prabowo capres Gerindra dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar adalah capres PKB.

"Kedua partai ini mengikatkan diri satu sama lain dalam kerja sama politik di pilpres 2024 untuk menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden," ujarnya.

Sementara itu, Budisatrio menghormati pandangan Cak Imin yang ingin membentuk komposisi baru. Menurut dia, pandangan itu menunjukkan bahwa setiap partai politik memiliki kewenangan masing-masing terkait pencapresan.

Akan tetapi, Gerindra disebut tetap berkomitmen pada perjanjian koalisi dengan PKB. "Kami sebagai kader, kami depankan komitmen terhadap penegakan perjanjian itu dan sesuai dengan apa yang tertuai dalam perjanjian tersebut.

Masalah calon presiden dan calon wakil presiden ditentukan oleh ketua umum partai Gerindra dan ketua umum PKB secara bersama-sama," ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.

Gerindra Main 2 Kaki 

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam berpandangan bahwa umur koalisi PKB dan Gerindra berpeluang tidak bertahan lama.

"Koalisi Gerindra - PKB hampir pasti bubar, akibat cinta bertepuk sebelah tangan," kata Umam saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Umam membeberkan alasan mengapa koalisi ini hampir dipastikan bubar.

Mulanya, ia mengungkit bahwa pada awalnya, Cak Imin cukup legowo atau menerima menjadi cawapres Prabowo.

Diketahui, Muhaimin didorong oleh PKB menjadi capres. Muhaimin sendiri juga percaya diri menjadi capres 2024.

"Namun Prabowo dan Gerindra sendiri tampak tidak percaya dengan kapasitas Cak Imin dalam mendongkrak elektabilitasnya guna memenangkan kontestasi Pilpres 2024," ujar dia.

Sehingga, lanjut Umam, meskipun sudah deklarasi koalisi, nama cawapres tetap dikosongkan.

Lebih lanjut, dia menilai Gerindra bermain dua kaki dengan tetap mencari tokoh potensial cawapres yang bisa membantu mewujudkan Prabowo sebagai Presiden.

"Ada nama Khofifah masuk dalam daftar nama potensial tersebut, termasuk nama Puan Maharani yang jelas memiliki mesin politik riil di PDI-P," papar Umam.