Sebanyak enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akan memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 41,3 triliun untuk tahun anggaran 2023. Nilai ini lebih rendah dari nilai PMN yang diajukan oleh Kementerian BUMN sebelumnya kepada 10 BUMN senilai Rp 67,82 triliun. 

Secara rinci, PMN itu akan digelontorkan sebesar Rp 10 triliun kepada PT PLN (Persero). Kemudian, PT Hutama Karya (Persero) akan mendapat kucuran Rp 28,9 triliun, PT SMF memperoleh dana senilai Rp 1,5 triliun, PT RNI berupa PMN non tunai senilai Rp 2,6 triilun. Sedangkan, dua BUMN lainnya ialah PT LEN Industri Rp 2,2 triliun dan PT Airnav Indonesia Rp 659 miliar.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, PMN yang dikucurkan pemerintah sifatnya merupakan penugasan agar perusahaan melakukan aksi korporasi, bukan untuk menutup kerugian. 

"Kalau PMN untuk BUMN karena rugi itu enggak, ini semua penugasan. Kalau gak ada penugasan, gak perlu PMN," kata Arya kepada wartawan di Gedung Kementerian BUMN, dikutip Jumat, 30 September 2022.

1. PLN Rp 10 triliun -  Bangun Pembangkit di Daerah 3T

PMN yang digunakan PLN di tahun 2023 itu sudah dikukuhkan untuk pembangunan pembangkit di daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terbelakang). Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto, mengatakan untuk pendistribusian di daerah terpencil, pihaknya memanfaatkan sumber daya lokal.

Adi dikutip katadata.co.id menjelaskan, per Juni 2022 itu rasio elektrifikasi PLN yaitu 97,4%. Jadi masih jauh untuk 100%. Menurut laporan yang dipaparkan, ada beberapa daerah yang masuk zona merah terutama di Papua Barat, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain di daerah tersebut, sebagian di daerah Sumatera dan pedalaman Riau, rasio elektrifitasnya di bawah 95%. Sedangkan, untuk daerah lainnya yang masuk ke dalam kategori kuning ada di bawah 100%, dan tidak banyak daerah yang ada di kategori hijau seperti Bali dan Jakarta.

"Derah terutama Bali dan Jakarta, itu sudah 100%, artinya kita memanfaatkan PMN ini untuk menyalurkan listrik bagi saudara-saudara kita yang terpencil tersebut," kata Adi kepada wartawan di Gedung Kementerian BUMN.

Adapun, penerimaan PMN pada tahun 2023 disalurkan untuk pembangunan pembangkit Rp 1,7 triliun. Lalu untuk bangun transmisi dan gardu induk Rp 3,7 triliun. Kemudian, untuk membangun jaringan distribusi sebesar Rp 4,4 triliun.

2. Hutama Karya Rp 28,84 triliun - Kebut Pengerjaan Trans Sumatera

PT Hutama Karya (HK) mendapatkan dana penyertaan modal negara atau PMN dengan nominal Rp 28,84 triliun untuk 2023. Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto mengatakan dana PMN tersebut untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

“Hutama Karya diberikan tugas khusus dari pemerintah untuk menangani pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dan sudah berjalan dari tahun 2015,” kata Budi dalam acara "Ngobrol Pagi Kementerian BUMN", Kamis (29/9).

Adapun total PNM yang diterima Hutama Karya untuk pembangunan JTTS sebesar Rp 52 triliun sejak 2015. Jumlah tersebut, diatribusikan untuk pembangunan 13 ruas JTTS sepanjang 1.100 kilometer.Sementara pada akhir 2022, HK akan menerima PMN dengan jumlah Rp 31,35 triliun. 

Menurut Budi, JTTS akan menghubungkan pusat-pusat perekonomian di pulau Sumatera. Jalur tol Trans Sumatera tersebut diantaranya Bakauheni-Lampung-Palembang dengan jalur utama yaitu Jambi, Pekanbaru, Medan dan Banda Aceh. Kemudian terdapat juga jalur sirip dari Palembang ke Bengkulu dan Pekanbaru ke Padang.

3. LEN Industri Rp 2,2 triliun - Modernisasi Alutsista

Injeksi modal ini bertujuan mendukung pencapaian target prioritas pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Ini meliputi modernisasi alutsista dan penguasaan teknologi kunci program prioritas yaitu pesawat tempur, kapal, propelan, roket, peluru kendali, radar, satelit militer, tank berukuran sedang, pesawat udara tanpa awak, dan penginderaan bawah air. 

4.PT RNI (PMN Non Tunai Rp 2,6 T) - Turunkan Beban Utang

PMN nontunai berupa konversi piutang RDI, SLA, dan eks-BPPN kepada PT RNI (Persero). Tujuannya, beban bunga utang perusahaan berkurang sehingga akan berpengaruh positif terhadap laba bersih. Selain itu, ekuitas dan struktur permodalan akan membaik dan meningkatkan leverage perusahaan untuk mendapatkan alternatif pendanaan yang lebih murah. 

5. PT SMF Rp 1,5 triliun - Penyaluran KPR

Anggaran ini dilakukan dalam rangka mendukung Program KPR FLPP melalui penyediaan dana jangka menengah atau panjang bagi penyalur KPR FLPP dengan target 220.000 rumah MBR.

6.Airnav Indonesia Rp 659 miliar - Peremajaan fasilitas ATC

PMN ini diberikan dalam rangka menjaga keberlanjutan perusahaan dalam menjamin keselamatan penerbangan serta kebutuhan untuk menjamin availability dan reliability fasilitas navigasi penerbangan. Dana akan dipakai untuk pengadaan dan peremajaan fasilitas Air Traffic Management System (ATMS) pada empat lokasi prioritas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan penerbangan.

"Ini sekaligus menjaga kepercayaan dan reputasi Indonesia di mata internasional, terutama dalam rangka mendukung program pengambilalihan pengelolaan ruang udara di  atas Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura," demikian tulis dalam dokumen Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2023.