PT PLN (Persero) memastikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp10 triliun untuk 2023 akan digunakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan).

"PMN itu digunakan untuk melistriki, terutama saudara-saudara kita di daerah 3T, supaya dapat jaringan listrik, akses listrik, yang sama dengan daerah lain," ujar Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Adi Priyanto dalam Ngopi BUMN di Jakarta, Kamis, 29 September 2022.

Per Juni 2022, kata Adi, rasio elektrifikasi nasional tercatat masih 97,4 persen lantaran masih ada beberapa daerah seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara hingga NTT yang rasio elektrifikasinya masih di bawah 95 persen.

Sementara itu, wilayah lainnya kecuali Jakarta dan Bali yang sudah 100 persen, rasio elektrifikasinya masih di bawah 100 persen.

"Maka kita manfaatkan PMN untuk melistriki saudara kita yang terpencil itu," jelas Adi.

Adi mengemukakan investasi pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T tidak murah. Bahkan, biaya sambung listrik per pelanggan di 3T pun jauh lebih mahal. Hal itu lantaran wilayah 3T jauh dari jaringan distribusi listrik.

"Di Jawa Bali, untuk menyambung teman-teman kita di 3T, sekitar Madura sana, sampai Rp45 juta per pelanggan biayanya," katanya.

Sementara itu untuk wilayah regional Sumatera-Kalimantan, biaya sambung listrik kawasan 3T mencapai Rp35 juta per pelanggan. Demikian pula regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara mencapai Rp25 juta per pelanggan.

"Sedangkan untuk investasi pelanggan di daerah 3T, di Jawa Bali, dekat-dekat sini, seperti di Bogor, kira-kira Rp1 juta sampai Rp2 juta per pelanggan. Jadi semakin kita melistriki daerah 3T, rupiah per pelanggan akan sangat besar (mahal)," ujarnya.

Adi pun merinci alokasi PMN 2023 sebesar Rp10 triliun yang akan digunakan sebesar Rp1,7 triliun untuk pembangunan pembangkit, kemudian pembangunan transmisi dan gardu induk sebesar Rp3,7 triliun serta pembangunan jaringan distribusi sebesar Rp4,4 triliun.

"Totalnya sekitar Rp10 triliun," kata Adi.