Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp 3.061 triliun.

Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Rahmat Gobel. Sementara dari pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dan perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Hukum dan HAM.

RUU APBN 2023 dibacakan oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah yang merupakan hasil pembahasan dalam dua pekan terakhir oleh seluruh pihak berkepentingan. Selanjutnya pimpinan sidang meminta persetujuan anggota.

"Apakah seluruh anggota menyetujui RUU APBN 2023 menjadi UU APBN 2023," tanya Rahmat.

"Setuju," jawab seluruh anggota yang hadir dalam Sidang Paripurna, Kamis (29/09/2022)

Pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.463 triliun. Rinciannya adalah penerimaan perpajakan Rp2.021,2 triliun, meliputi pajak Rp1.718 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp303,2 triliun. Penerimaan negara bukan pajak ditargetkan Rp441,4 triliun.

Belanja negara disediakan sebanyak Rp 3.061,2 triliun. Belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun, meliputi KL Rp 993,2 triliun dan non KL Rp 1.253,3 triliun. Sementara transfer ke daerah Rp814,7 triliun

Defisit anggaran Rp598,2 triliun atau 2,84% PDB. Penetapan defisit memang lebih rendah dari perkiraan 2022 yang sebesar 3,92%.

Asumsi dasar ekonomi makro tahun 2023:

- Pertumbuhan ekonomi: 5,3%.

- Laju inflasi: 3,6%

- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS: Rp 14.800

- Tingkat Bunga SUN-10 tahun: 7,90%

- Harga minyak mentah Indonesia: US$ 90 per barel

- Lifting Minyak Bumi: 660 ribu barel per hari

- Lifting Gas Bumi: 1.100 ribu barel setara minyak per hari

Sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023:

- Tingkat kemiskinan: 7,5-8,5%

- Tingkat pengangguran terbuka: 5,3%-6%,

- Rasio gini: 0,375-0,378

- Indeks Pembangunan Manusia: 73,31-73,49

- Nilai Tukar Petani (NTP): 105-107

- Nilai Tukar Nelayan (NTN): 107-108