Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pembelian mobil listrik untuk pejabat akan masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Dikatakan Luhut, hal itu sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

“Jadi Presiden sudah memerintahkan bahwa APBN akan digunakan untuk pembelian kendaraan listrik. Yang electric vehicle (EV) itu mulai tahun ini, (anggaran) lebih besar lagi di tahun depan,” ujar Luhut di Sarinah Thamrin, Jakarta, Selasa (27/09/2022). 

Luhut menyebutkan, saat ini pihaknya tengah menyusun perencanaan pembelian mobil listrik tersebut. Dengan demikian, dia menargetkan, pada tahun 2035 tidak ada lagi kendaraan roda empat yang menggunakan combustion engine.

“Kita sekarang lagi menyusun perencanaan, dan kita berharap mungkin di tahun 2035 tidak ada lagi mobile combustion yang diproduksi dalam negeri. Kita semua akan pakai EV dan dengan begitu kita akan mengurangi impor crude oil karena penggunaannya berkurang,” lanjut Luhut.

Luhut menyebutkan, saat ini pejabat secara bertahap sudah mulai beralih ke kendaraan listrik. Ia juga menyebut bahwa dirinya sudah memiliki mobil listrik, meskipun saat ini ia masih menggunakan kendaraan Jeep pribadinya. 

“Saat ini sudah mulai bertahap (penggunaan mobil listrik). Saya mulai pakai mobil listrik, ada. Tapi (saat ini) saya masih pakai Jeep pribadi saya, bentar lagi saya juga harus pakai EV,” tambahnya.

Lebih jauh Luhut menjelaskan, saat ini yang menjadi masalah dalam penggunaan mobil listrik adalah persoalan chip. Misalkan saja produsen kendaraan listrik Hyundai yang saat ini kekurangan komponen chip untuk kendaraan listrik. 

“Sekarang ada masalah, ternyata chip untuk bikin mobil listrik itu juga susah. Hyundai juga kekurangan, dan pembeli harus antre sampai 1,5 tahun. Ini bukti bahwa permintaan mobil listrik tinggi sekali. Kalau untuk baterai, tidak masalah,” pungkas Luhut.