Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mendoakan Puan Maharani menjadi Presiden 2024. Dalam safari politik Puan ke PKB, Minggu (25/09), Cak Imin juga sempat berkelakar dan meminta Puan menggandengnya sebagai wapres.

Terkait itu, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengaku, partainya tidak bisa serta merta menolak keinginan Cak Imin menjadi Wapres. Ia merasa PDIP tidak punya hak untuk melarang atau membatasi wacana yang berkembang di masyarakat.

"Tapi kan tidak bisa kemudian kita menyatakan ‘Wah Cak Imin tidak bisa', apa hak kita? Ini kan bagian silaturahmi menyamakan persepsi dulu," kata Said, Rabu (28/09).

Adapun jika terjadi kesepakatan antara PDIP dengan PKB, Said menyebut ada prosedur yang mesti diikuti sebelum menentukan capres dan cawapres.

Menurutnya, siapapun parpol yang bekerja sama dengan PDIP mesti menyamakan visi Indonesia ke depan dan bergotong royong mewujudkannya.

"Kalau itu masuk semua menjadi kesepakatan bersama, baru kita bicara siapa yang jadi capres, siapa yang jadi cawapres, bukan ujug-ujug masuk kemudian si A jadi ini si B jadi ini," kata dia.

Said hakulyakin jika silaturahmi antara PDIP dan PKB bakal tetap terjalin. Namun, ia menyebut keputusan kerja sama di PKB akan dibawa Cak Imin ke rapat DPP partainya, sementara Puan akan melaporkan hasil safari politiknya kepada Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

"Karena itu ketika kita masuk ke format, katakanlah kerja sama 3 lini partai, PKB, Gerindra, PDIP, maka kemudian akan dibawa dalam rapat DPP, dan DPP melaporkan ke Bu Ketum. Bu Ketum lah yang mempunyai hak untuk memutuskan," ujarnya.