Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memastikan, pemerintah akan menunda pelaksanaan program kompor induksi atau kompor listrik di tahun 2022.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menghargai monitor pemberitaan di media dan melihat langsung di lapangan terkait penggunaan LPG 3 kg menjadi konversi kompor listrik atau induksi, ditunda.

"Pemerintah belum memutuskan konversi kompor LPG 3 kg jadi kompor listik, belum dilakukan di 2022. pembahasan di DPR masih dibahas," terang Menko Airlangga, Jumat (23/09/2022).

Sejatinya, uji coba konversi LPG 3 kg ke Kompor listrik sudah dilakukan di Bali dan Solo sebagai prototype sebanyak 2.000 unit sampai 30.000 unit. Akan tetapi, hasil uji tersebut coba akan mengalami perbaikan. 

"Pemerintah akan menghitung segala risiko dan mensosialisasikan sebelum program diberlakukan. demikan disampaikan," pungkas Menko Airlangga.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mulai menggencarkan pergantian penggunaan gas elpiji 3 kilogram menuju kompor listrik. Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon dan beralih ke energi bersih melalui program konversi ke kompor induksi. Langkah ini sejalan dengan salah satu isu prioritas G20 yaitu transisi energi.

Saat ini pemerintah mencanangkan akan memberikan paket kompor listrik gratis kepada 300 ribu masyarakat Indonesia. Paket kompor listrik gratis ini akan diberikan pada masyarakat yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan memiliki listrik. 

Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana, menyebutkan harga kompor listrik perpaketnya sekitar Rp1,8 juta. Dalam satu paket terdiri atas dua tungku, satu alat masak, dan satu miniature circuit breaker atau MCB. 

Akan tetapi, harga satu paket tersebut mungkin akan berubah suatu waktu. Sebab, ada usulan agar salah satu tungku dinaikkan dayanya dari 800 VA menjadi 1000 VA lebih.

Diperkirakan per kilogram gas elpiji yang dikonversi ke kompor listrik, dapat menghemat biaya sekitar Rp8 ribu per kilogram gas LPG. Diharapkan dengan adanya potensi penghematan ini dapat mengubah yang sebelumnya menggunakan energi impor menjadi energi domestik. 

Selain itu program kompor listrik juga diharapkan dapat mengubah energi yang mahal menjadi energi yang murah sehingga terjangkau semua kalangan. 

Dilansir dari Antara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menegaskan, pemerintah tak mungkin langsung menghapuskan kompor gas LPG begitu saja. Sebab, masih ada masyarakat seperti pedagang asongan yang harus bergantung pada bahan bakar gas. 

Infrastruktur serta ekosistem gas LPG saat ini seperti agen gas LPG dan lainnya yang telah dibangun sejak lama juga tidak boleh langsung dihentikan atau digantikan ekosistem kompor listrik. Karena merupakan bagian daripada ekonomi Indonesia.