Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia secara implisit menyampaikan keberatannya atas alokasi anggaran sebesar Rp1,09 triliun pada 2023 untuk Kementerian Investasi/BKPM.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (21/9/2022)7, Bahlil meminta agar jajaran legislatif memaklumi jika nantinya target realisasi investasi yang dipatok Rp1.250 triliun-Rp1.400 triliun tidak bisa tercapai.

"Karena rapat sudah diputuskan oleh mekanisme internal di DPR terkait dengan pengesahan anggaran, kami siap menjalankan apa yang diputuskan, karena memang dapat pahami kondisi yang ada. Namun target Rp1.400 triliun ini menjadi target yang sangat besar sekali. Kalau kami tidak mencapai target, tolong dimaklumi," katanya.

Bahlil sebelumnya telah mengajukan tambahan anggaran 2023 untuk bisa mengejar target realisasi investasi sebesar Rp1.400 triliun.

Usulan anggaran 2023 yang diajukan total mencapai Rp1,88 triliun, yang diperlukan seiring meningkatnya beban target investasi di 2023 menjadi Rp1.400 triliun dari tahun 2022 yang sebesar Rp1.200 triliun. Usulan tersebut juga disampaikan lantaran pagu anggaran di 2023 turun dibandingkan pagu anggaran 2022 sebesar Rp1,30 triliun.

Ada pun dalam RAPBN 2023, pagu anggaran Kementerian Investasi ditetapkan sebesar Rp1,09 triliun, yang secara rinci terdiri dari Rp392,6 miliar untuk program dukungan manajemen dan Rp701,6 miliar untuk program penanaman modal.

"Saya belum menemukan teori ekonomi yang target Rp1.200 triliun anggaran kami Rp1,3 triliun. Tapi (target) dinaikkan jadi Rp1.400 triliun, pembiayaan dikurangi jadi Rp1,1 triliun," ungkapnya.

Meski demikian, Bahlil mengaku harus tetap menerima keputusan tersebut dan akan berupaya semaksimal mungkin agar target bisa tercapai.

"Tapi yakinlah bahwa kita selalu berpikir yang maksimal, insya Allah Rp1.400 triliun akan kita jaga," katanya.

Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Haekal meminta Kementerian Investasi untuk mengoptimalkan anggaran tersebut sebaik-baiknya. Dalam rapat kerja tersebut, disetujui pula anggaran Kementerian Perdagangan pada 2023 sebesar Rp2,27 triliun.

"Komisi VI meminta Kementerian Investasi dan Kementerian Perdagangan mengoptimalkan anggaran itu sebaik-baiknya," kata Haekal.