Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan, pihaknya menerima laporan masyarakat bahwa produk impor tersebut telah mengantongi surat persetujuan impor (SPI) yang diterbitkan Kementerian Perdagangan. 

Namun setelah sampai di Pelabuhan Belawan (Sumuatra Utara), Tanjung Perak (Surabaya), dan Tanjung Priok (Jakarta), produk impor tersebut ditahan Balai Karantina setempat dikarenakan belum adanya dokumen Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

“Merujuk UU Cipta Kerja maka pada Permendag No. 25 Tahun 2022 sudah tidak memerlukan RIPH sebagai syarat keluarnya surat persetujuan impor. Sedangkan Permentan No 5 Tahun 2022 mewajibkan syarat RIPH," kata Yeka, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Ombudsman menilai, kata dia, adanya ketidakcermatan dalam pengambilan kebijakan oleh dua kementerian. Dampaknya merugikan masyarakat.

Yeka mengungkapkan, hingga Rabu (14/9/2022), jumlah potensi kerugian importir mencapai Rp3,2 miliar dengan rincian untuk biaya penumpukan dan listrik sebesar Rp2.432.000.000, dan biaya demurrage atau batas waktu pemakaian peti kemas di dalam pelabuhan sebesar Rp777 juta. Angka ini dapat terus bertambah setiap harinya.

Ombudsman RI meminta Direktur Jenderal Hortikultura Kementan untuk membahas solusi permasalahan pelapor bersama Menteri Pertanian agar dapat diambil tindakan diskresi atau relaksasi agar produk impor yang ditahan dapat dilepaskan oleh Badan Karantina Pertanian dari tempat pemasukan.

"Kepada Ditjen Hortikultura, Ombudsman meminta agar segera melakukan koordinasi dengan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag dalam rangka menyelesaikan masalah yang dialami oleh pelapor," tambahnya.

Selain itu, Ombudsman RI juga meminta secara khusus kepada Kemenko Bidang Perekonomian, agar segera dilakukan sinkronisasi peraturan impor produk hortikultura antara Kemendag dan Kementan untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di kemudian hari.

"Apabila tidak ada solusi, pekan depan Ombudsman akan melaporkan tindakan korektif terkait persoalan ini kepada Presiden,” ujar Yeka.