Dengan bansos BBM sebesar Rp5000 alias goceng/sehari, jelaslah tak ngefek. Idealnya, kata Dhenny, Presiden Jokowi berani menetapkan bansos atau bantuan langsung tunai (BLT), naik dari Rp150 menjadi Rp1 juta per bulan. 

Dia bilang,  potensi inflasi tertinggi pada 2022, sebesar 8,79 persen. Pemerintah perlu tambah dana BLT jadi Rp1 juta/bulan.

Masih soal keputusan Jokowi mengerek naik harga BBM, punya resiko besar.  Setiap kenaikan harga BBM senilai 1 persen, Indeks Harga Konsumen (IHK) akan naik 0,12 persen.

“Jadi ketika harga BBM naik, IHK juga akan meningkat. Kita bisa tahu dari beberapa grafik bagaimana kenaikan pertalite meningkatkan IHK pada 2016 dan 2018,” jelas Dhenny dalam diskusi daring Indef di Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Kenaikan harga BBM yang meningkatkan inflasi, juga mengurangi konsumsi rumah tangga. Di mana, setiap kenaikan inflasi 1 persen akan mengurangi konsumsi rumah tangga sebesar 0,008 persen. “Semakin tinggi inflasi tentu konsumsi rumah tangga nasional akan berkurang. Ini yang juga tentunya akan berdampak terhadap tingkat kemiskinan yang berpotensi naik,” katanya.

Pasalnya, kenaikan upah riil buruh tidak sejalan dengan kenaikan inflasi sebagaimana terjadi pada 2021 dimana upah riil buruh hanya naik 0,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara inflasi bahan pangan naik secara tahunan hingga mencapai 3,2 persen.

Ia menyarankan pemerintah menambah bantalan sosial kepada masyarakat karena bantuan sosial senilai Rp24,17 triliun diperkirakan tidak akan cukup meredam dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap daya beli masyarakat.

Baik Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan subsidi upah untuk 16 juta pekerja semestinya diberikan dengan nominal setidaknya Rp1 juta per penerima per bulan.
“Ada sekitar 113 juta aspiring middle class artinya ada 113 juta kelas menengah yang dia itu sebenarnya tidak miskin, tapi dia mudah masuk ke masyarakat miskin,” ucapnya.