Bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah sebagai pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) diklaim dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Hal itu dikatakan, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara dalam kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) yang di pantau secara daring di Jakarta, Senin (12/09).

Ia menjelaskan penyaluran bansos sebesar Rp24,17 triliun dapat meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya kelompok 40 persen ekonomi terbawah.

Dengan itu, lanjutnya, bansos akan bisa menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,3 basis poin (bp) menjadi 9 persen dari target ,3 persen pada 2022.

"Karena kelompok yang 40 persen terendah, selain menanggung kenaikan harga BBM, juga digerojokin uang baru Rp24,17 triliun, maka estimasi kemiskinan akan turun. Jadi, diperkirakan nanti kemiskinan akan turun sekitar sekitar 0,3 bp, walaupun harga BBM naik," kata Wamenkeu

Suahasil mengatakan meningkatnya daya beli masyarakat juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan itu, menurut dia, target pertumbuhan ekonomi tahun ini yang sebesar 5,1 hingga 5,4 persen secara year on year (yoy) akan tercapai.

​​​​"Pertumbuhan ekonomi kita bayangkan akan tetap, antara 5,1 sampai 5,4 persen yoy. Walaupun harga naik, tapi ekonomi lagi maju banget," kata Wamenkeu Suahasil.

Selain itu dia menjelaskan saat ini pertumbuhan ekonomi juga didorong adanya peningkatan mobilitas masyarakat setelah pandemi COVID-19.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menyalurkan bansos sebesar Rp24,17 triliun sebagai upaya pengalihan anggaran subsidi BBM.

Bansos ini terbagi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp9,6 triliun, dan subsidi transportasi dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp2,17 triliun.