Presiden Direktur Center of Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri menyebut, bolanya berada di tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dipimpin Mahendra Siregar. 

"Kalau inflasi gagal dikendalikan, kredit macet atau NPL (Non Performing Loan) dari restrukturisasi krdit pandemi COVID-19 bisa meroket 10 persen sampai 15 persen. Bos OJK jangan hanya bisa umumin NPL sekian, gebrakannya mana. Perbankan kita sudah bahaya lho," terang Deni, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Deni menerangkan, untuk meredam inflasi akibat keputusan Presiden Jokowi mengerek naik harga BBM sebesar 30 persen, Bank Indonesia (BI) bakal mengerek naik suku bunga acuan. Artinya, suku bunga kredit ikut naik. Di tengah pendapatan masyarakat yang tidak naik, berptoensi meningkatkan kredit macet. "Ketika stagflasi atau inflasi yang terus menerus naik, mengakibatkan krisis ekonomi, banyak bank bakal kolapse. Ini yang kita semua tidak inginkan," ungkap pakar keuangan senior ini.

Untuk itu, Deni menyarankan Mahendra Siregar cs sebagai pimpinan OJK, menelorkan kebijakan yang  prudent dan pro market. "OJK selaku regulator, kebijakannya harus prodent sekaligus pro market. Keduanya harus seiring-sejalan. Kita tunggu saja gebrakan OJK sekarang," tegas Deni.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar membeberkan NPL kredit restrukturisasi pandemi COVID-19 meroket dari 0,66 persen pada Juni 2022, menjadi 7,1 persen pada Juli 2022. Atau di atas batasan aman NPL sebesar 5 persen.

Untuk itu, kata Mahendra, OJK berencana melakukan evaluasi sejumlah alternatif kebijakan, terutama untuk sektor yang sampai saat ini masih sempoyongan. "Ini merupakan respons cepat OJK dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi," ujar Mahendra.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu, mengatakan, OJK telah menerbitkan panduan dari sisi perkreditan atau pembiayaan perbankan, terutama untuk membantu debitur dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti darurat penyakit mulut dan kuku (PMK).

Panduan itu berisi mengenai penetapan kelancaran kualitas kredit atau pembiayaan. Kemudian, jangka waktu restrukturisasi kredit agar kreditur dapat melebihi masa berlakunya kebijakan sepanjang sesuai dengan perjanjian restrukturisasi.

Selanjutnya, OJK memberikan penilaian kualitas kredit lain untuk plafon hingga Rp10 miliar. Lalu, bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan lain baru kepada debitur terdampak.