Dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pemasaran produk kelautan dan perikanan, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menggelar Rapat Koordinasi Kinerja Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2022 dan major project sektor kelautan dan perikanan 2019-2024 di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (11/08/2022). Rakor ini dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing, Dedy Miharja dan dihadiri sejumlah perwakilan kementerian lembaga (K/L) terkait.

Asdep Dedy mengatakan, rakor ini merupakan upaya konkrit pemerintah dalam mewujudkan arahan kebijakan yang tertuang dalam RPJMN, terkait pemasaran produk kelautan dan perikanan. Upaya percepatan untuk meningkatkan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan baik melalui perbaikan sistem rantai pasok, pengembangan potensi pasar ekspor baru, hingga diplomasi dan negosiasi perdagangan internasional.

“Sehingga memudahkan akses permodalan dan investasi, dengan target nilai ekspor adalah sebesar 8 miliar US dolar pada tahun 2024,” kata Dedy dalam sambutannya.

Asdep Dedy menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam mencapai target RPJMN yang telah ditentukan serta monitoring perkembangan major project sektor kelautan dan perikanan. Seperti yang diketahui, bahwa Indonesia dikenal sebagai produsen kelautan dan perikanan nomor kedua di dunia setelah Cina.

“Sektor kelautan dan perikanan telah menyumbang 2,8 persen dari produk domestik Indonesia. Angka tersebut masih kurang besar untuk pengembangan potensi sektor kelautan dan perikanan serta untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Asdep Dedy juga mengungkapkan bahwa salah satu pasar potensi dalam produk kelautan dan perikanan Indonesia ialah pasar Eropa. Namun sejauh ini masih ada kondisi atau situasi penghambat, sehingga produk kelautan dan perikanan Indonesia masih kurang dapat bersaing dengan begara-negara lain.

“Diharapkan pada pertemuan ini dapat menghasilkan gambaran kebijakan-kebijakan yang bisa mengurangi lemahnya daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia. Peran aktif pemerintah diperlukan dalam memberikan asistensi kepada para pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor,” tandasnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden, Alan F Karopit, mengungkapkan bahka sektor kelautan dan perikanan atau kemaritiman menjadi salah satu sektor yang mendapat atensi serius dari Presiden. Pemerintah ingin sektor ini dibangun, dikelola, dan dimaksimalkan.

“Poros maritim ini tetap dilanjutkan ke dalam periode keduanya tetapi menjadi lebih spesifik, jadi ada pembangunan infrastruktur, dimana melanjutkan pembangunan infrastruktur, konektifitas itu sampai ke kawasan-kawasan produksi rakyat,” kata Tenaga Ahli Utama Alan dalam kesempatan yang sama.

Tenaga Ahli Utama Alan menjelaskan keseriusan pemerintah dilakukan pada tahapan pembangunan SDM yang berkualitas, mula dari balita sampai dewasa, kemudian investasi dengan tujuan meningkatkan lapangan pekerjaan. Disamping itu, sektor maritim tetap berlanjut yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan nasional.

“Sektor perikanan tangkap perkembangannya memang pesat yakni berkisar antara 70-80 juta ton pertahun,” bebernya.

Ia menuturkan Indonesia dari tahun ketahun selalu termasuk dalam dua besar negara produsen ikan tangkap dunia. Namun Indonesia belum masuk ke dalam 10 besar negara pengekspor teratas di dunia.

“Tetapi dalam laporan terus mengalami peningkatan. Ada tiga agenda utama di sini, yakni mendorong agar perencanaan kegiatan strategis dapat terencana, mencari jalan keluar, dan kemudian melakukan monitoring dan evaluasi,” jelasnya.

Dikatakannya juga, era 4.0 kini sudah ada sub sektor prioritas ditentukan pemerintah salah satunya yakni mengenai industri makanan dan minuman yang di dalamnya atau bagian makanan dan minuman itu ialah perikanan. Kemudian ada mordenisasi tambak udang dan bandeng, serta integrasi pelabuan menjadi pelabuhan bertaraf internasional.

“Dari tiga kutub pembangunan, itu ada pertumbungan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan transportasi (laut, kereta, tol dan lainnya). Terjadi juga percepatan pelayanan perizinan di bidang perikanan dan percepatan pembangunan,” tutupnya.