Presiden Joko Widodo mengatakan anggaran infrastruktur pada 2023 adalah Rp392 triliun, lebih tinggi dari anggaran infrastruktur tahun ini senilai Rp 365,8 triliun. Pemerintah akan mulai membangun Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara secara bertahap dan berkelanjutan.

Jika dilihat secara historis, anggaran infrastruktur pada 2023 mendekati anggaran infrastruktur pra pandemi Covid-19 atau pada 2019 senilai Rp 394 triliun. Jokowi setidaknya memiliki empat fokus pembangunan infrastruktur.

"Keempat fokus tersebut adalah penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi," kata Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR, Selasa, 16 Agustus 2022.

Secara sederhana, Jokowi melakukan pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di penjuru negeri pada 2023. Hal tersebut dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi di dalam negeri.

Selain itu, tujuan pembangunan infrastruktur pada tahun ini adalah mentransformasi beberapa sektor ekonomi nasional, seperti energi, pangan, konektivitas, dan transportasi.

Terakhir, Jokowi akan berusaha menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional atau PSN. Di samping itu, pemerintah akan mulai membangun Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara secara bertahap dan berkelanjutan.

Secara umum, konstruksi IKN tahap pertama atau pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara akan berlangsung hingga 2024. Adapun, pembangunan seluruh IKN dijadwalkan akan terus berlangsung hingga 2045.

Pada tahap pertama, ada tiga kawasan yang akan dibangun, KIPP, kawasan pendidikan, dan kawasan kesehatan. Basuki mengatakan sumber dana pembangunan kawasan pendidikan dan kesehatan dapat dari pihak swasta maupun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Total biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai Rp 466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20%. Penggunaan uang negara bisa secara langsung maupun dengan skema pengelolaan aset negara dengan mekanisme pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Sementara lebih dari 80% pembiayaan ibu kota baru akan melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD.

Kementerian Investasi mencatat setidaknya ada empat negara yang telah berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN Nusantara yakni Uni Emirat Arab, Cina, Korea Selatan, dan Taiwan. Uni Emirat Arab bahkan telah merealisasikan investasinya senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 299,84 triliun (kurs: Rp 14.992).  

Seluruh investasi UEA tersebut telah ditanamkan pada Indonesia Investment Authority (INA). Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa realisasi komitmen investasi dari negara-negara lain akan berlangsung hingga 20 tahun ke depan.

Di sisi lain, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2023 dialokasikan senilai Rp 125,2 triliun atau 31,93% dari total anggaran infrastruktur 2023. Selain itu, anggaran Kementerian PUPR naik 2,37% dari proyeksi belanja Kementerian PUPR tahun ini senilai Rp 122,3 triliun.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 45 Proyek Prioritas Strategis atau Major Project untuk tahun 2022. Dari seluruh proyek tersebut, ada 13 proyek yang mendapat penekanan utama atau berstatus Highlight Major Project, salah satunya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).