Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan, angka kemiskinan pada tahun 2023 dapat turun dalam kisaran 7,5 persen hingga 8,5 persen.

Hal itu diungkapkannya dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks DPR-MPR RI, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. 

Jokowi menyampaikan, pemerintah telah melakukan pengelolaan fiskal yang kuat. Hal tersebut disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat.

Dengan begitu, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6 persen.

"Angka kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen, rasiogini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378," kata mantan wali kota Solo ini.

Ia menambahkan, dalam RAPBN 2023 anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun.

Angka tersebut untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Jokowi berharap, dalam jangka panjang anggaran tersebut akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Sejalan dengan hal tersebut, Jokowi bilang, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat,serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Tak hanya itu, Jokowi juga menargetkan Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49.

Sedangkan, target Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan untuk mencapai 105 sampai 107. Sementara, Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran 107 sampai 108.