Sinyal itu disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia bahwa masyarakat harus bersiap jika nantinya harga BBM akan naik.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kenaikan BBM di masa seperti saat ini akan menjadi kebijakan yang salah. Pasalnya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meredam kenaikan BBM ini.

"Kalau pemerintah tidak melakukan realokasi anggaran yang signifikan dan memanfaatkan windfall penerimaan dari komoditas untuk menambah subsidi energi, maka kenaikan harga BBM bisa blunder ke masyarakat," ungkapnya kepada Media Indonesia, Sabtu (13/8/2022).

Menurut Bhima, saat ini, mega proyek infrastruktur saja masih terus berjalan, belanja kementerian atau lembaga saja belum dipangkas secara signifikan dan masih terdapat dana PEN yang dapat digeser untuk menambah kuota subsidi BBM.

Selain itu, inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) saja saat ini dikatakan telah mendekati angka 5% yang membuat berbagai komoditas pangan naik, sehingha kenaikan BBM akan semakin membuat masyarakat terpuruk.

"Sekarang saja inflasi mendekati 5%, apalagi BBM subsidi naik. Coba pemerintah pertimbangkan lagi daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin," ujar Bhima.

Dia pun menyarankan, pemerintah harus segera membuat klarifikasi atas isu kenaikan BBM ini.

Pasalnya, jika Presiden Joko Widodo menginginkan agar inflasi terkendali, maka kenaikan harga BBM musti ditahan terlebih dahulu.