Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) akan menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sisa satu tahun masa pemerintahannya. 

Dikatakan Sri Mulyani, belanja negara akan didorong untuk kedua hal tersebut. Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat menyampaikan hasil sidang kabinet paripurna tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, seperti dikutip, Rabu (09/08/2022).

"Pembangunan infrastruktur termasuk IKN dan penyelenggaraan pemilu harus dapat prioritas dari sisi penganggaran," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menekankan, pemerintah akan menggunakan semaksimal mungkin instrumen belanja negara untuk Pemilu dan pembangunan IKN. Hal tersebut, ditegaskan Sri Mulyani, sejalan dengan instruksi yang disampaikan oleh Jokowi.

"Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk mendukung prioritas nasional," jelasnya.

Khusus infrastruktur sendiri, pemerintah telah mengalokasikan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 993 triliun. Dana ini akan digunakan untuk keberlanjutan pembangunan infrastruktur, tak terkecuali pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Pada pertengahan bulan ini, pemerintah akan memulai pembangunan IKN dengan membangun sejumlah infrastruktur inti seperti Kantor Presiden, Kantor Wakil Presiden, Kantor DPR/MPR, Kantor Mahkamah Agung, hingga Kantor Kementerian Koordinasi.

Badan Otorita Ibu Kota Nusantara sendiri telah memastikan akan mulai melakukan penjajakan kepada kalangan investor yang berminat menanamkan modalnya di lokasi IKN. Kabar teranyar, Rusia dikabarkan berminat berinvestasi di IKN.

Sementara itu, Pemilu 2024 hanya tinggal menghitung waktu. Pemerintah sendiri meyakini bahwa pagelaran pesta demokrasi dua tahun mendatang tidak hanya membutuhkan waktu yang lama, melainkan juga dana yang relatif cukup besar.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberapa waktu lalu mengemukakan dana Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu dirasionalisasikan agar lebih efektif. Pemerintah pusat bahkan meminta pemerintah daerah membantu pelaksanaan pemilu agar bisa memangkas biaya operasional.