Ketika keuangan negara sedang seret, seluruh lini pemerintahan perlu  kencangkan ikat pinggang. Namun, sejumlah proyek malah anggatannya bengkak. Sebut saja proyek kereta cepat China Jakarta-Bandung, biayanya bengkak US$1,9 miliar menjadi US$8 miliar

Kini, anggaran pembangunan IKN Nusantara yang berbiaya mahal, hampir Rp500 triliun, latah juga. Mengalami cost overrun (pembengkakan biaya).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) minta tambahan anggaran Rp6 triliun untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam media briefing secara virtual, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

"PUPR sejauh ini sudah memiliki anggaran di DIPA awal APBN beberapa ratus miliar atau bahkan mencapai Rp1 triliun, tapi dalam perjalanan sedang meminta tambahan mungkin sekitar Rp5 triliun-Rp6 triliun,” kata Isa.

Kendati demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun saat ini sedang memproses usulan tambahan anggaran sebesar Rp6 triliun tersebut. 

Lantaran, anggaran itu nantinya akan digunakan untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP.

"(Tambahan dana IKN ini) tentu untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan," imbuhnya.

Sebelumnya, Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya mengatakan, Kemenkeu telah mengalokasikan total anggaran Rp27 triliun - Rp30 triliun dalam APBN 2023 untuk membangun IKN Nusantara.

Dana itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, akses jalan, gedung pemerintahan, sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana ketahanan, sarana prasarana kesehatan, dan sarana prasarana keamanan.