Meski wacana penundaan Pemilu 2024 belakangan ini menyeruak, namun pesta demokrasi lima tahunan itu dinilai perlu tetap dilaksanakan tepat waktu demi menggenjot roda perekonomian nasional.

Pendapat tersebut dilontarkan Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, Rabu (03/08) dalam diskusi yang diselenggarakan oleh PARA Syndicate secara hybrid bertajuk "Anggaran Pemilu Seret, Akankah Tunda Pemilu Lagi?".

"Nah, ini mustinya kalau pemerintah ingin menggenjot ekonomi kita, Pemilu 2024 harus dilaksanakan biar ekonomi jalan, efeknya banyak sekali," kata Ray.

Perputaran roda ekonomi tersebut, kata Ray, dapat berjalan dengan adanya kucuran uang pemerintah yang akan dialokasikan pada banyak sektor, termasuk kucuran dana dari para calon legislatif maupun partai politik.

"Industri-industri survei, industri percetakan surat suara, percetakan balon, spanduk, macam-macam logistik itu hidup semua, termasuk di dalamnya tentu saja tim sukses-sukses akan hidup," paparnya.

Menurutnya, motif untuk menggenjot perekonomian tersebut senada dengan penyelenggaraan Pilkada 2020 lalu yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19.

"Karena menurut pemerintah itu cara untuk menggenjot ekonomi kita secara nasional melalui pilkada itu," kata Ray.

Pengamat politik tersebut juga menampik kondisi dunia yang tengah menghadapi krisis global dan konflik Rusia-Ukraina dapat berimbas pada penundaan Pemilu 2024 mendatang.

Selain itu, tambah Ray, alokasi dana untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 pun sudah disiapkan dan disepakati yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana kebutuhan anggaran tahapan Pemilu 2024 di tahun 2022 yang disetujui DPR dan Kementerian Keuangan sebesar Rp 8,06 triliun.

"Apakah ada efek dari perang Rusia-Ukraina secara teoritik menurut saya enggak ada, kalau pun ada ada kecil sekali, kalau pun itu kecil mustinya enggak cuma imbas soal pemilu, tapi juga mengimbas semua sektor kita, yang kedua uang pemilu itu ada sudah diplot," ucapnya.

Menurutnya kondisi-kondisi di atas tidak dapat serta merta membuat Pemilu 2024 yang bersifat maslahat itu tertunda, begitu pula halnya dengan anggaran pemilu yang tidak dapat dikurangi oleh karena apapun kecuali oleh hal yang bersifat sangat darurat.