Pemerintah akan memulai pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada 2022 ini. Untuk pembangunan gedung Istana Negara dan gedung Kantor Presiden, pemerintah menganggarkan Rp3,4 triliun.

Dilihat dari situs LPSE Kementerian PUPR, Senin (25/7/2022), tender untuk gedung Istana Negara itu terdata dengan kode tender 80580064.

Tender itu diberi nama 'Pembangunan Bangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara'.

Tender dibuat pada 17 Juni 2022. Seperti dikutip dari detikcom, tahap tender saat ini ialah masa sanggah prakualifikasi.

Tender berada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat satuan kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Provinsi Kalimantan Timur. Anggaran untuk proyek ini berasal dari APBN 2022.

"Nilai pagu paket Rp 1.509.467.000.000 (Rp 1,5 triliun). Nilai HPS paket Rp 1.364.080.000.000 (Rp 1,3 triliun)," tulis situs itu.

Berikutnya, tender 'Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Presiden pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara' diberi nomor 80581064. Tender itu juga berasal dari APBN 2022.

"Nilai pagu paket Rp 1.936.191.000.000 (Rp 1,9 triliun). Nilai HPS Paket Rp 1.598.460.000.000 (Rp 1,5 triliun)," tulis situs itu.

Pemerintah juga bakal membangun gedung Sekretariat Negara dan bangunan pendukung pada kawasan Istana Kepresidenan di IKN.

Proyek bernama Pembangunan Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara diberi kode 80752064.

Anggarannya berasal dari APBN 2022. Tahap saat ini ialah evaluasi dokumen kualifikasi. "Nilai pagu paket Rp 1.380.713.000.000 (Rp 1,3 triliun). Nilai HPS paket Rp 1.380.713.000.000," tulis situs tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut total anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara pada tahun ini senilai Rp5 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya telah menyurati secara resmi kepada Kementerian Keuangan terkait dengan kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN 2022.

Basuki menuturkan, Kementerian PUPR hanya menangani beberapa pekerjaan dalam proyek pembangunan IKN seperti prasarana dasar, jalan tol, jalan nasional, penyediaan air baku, drainase, dan kantor-kantor pemerintah.

“Usulan April untuk 2022 adalah Rp5 triliun sekarang sudah ada beberapa yang sudah lelang dan akan ada yang lelang Juni ini,” kata Basuki.

Basuki menjelaskan pembangunan di IKN akan menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC), sehingga kebutuhan anggaran akan terus berlanjut hingga 2024.

Adapun, Kementerian PUPR telah mematok usulan anggaran untuk pembangunan IKN hingga 2024 dengan total Rp43,73 triliun.

Basuki mengungkapkan bahwa untuk pembangunan IKN tahun ini kebutuhan anggaran yang diperlukan adalah senilai Rp5,07 triliun, 2023 senilai Rp20,47 triliun, 2024 senilai Rp18,18 triliun.

“Kebutuhan anggaran ada dari Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan, ini biasanya multi year semua, misalnya untuk istana kan tidak selesai 2022 jadi lanjut 2023 mungkin 2024,” ungkapnya.