Mafia tanah yang melibatkan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam praktiknya menyalahgunakan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang merupakan program Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat menggelar konferensi pers penangkapan komplotan mafia tanah, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Hengki Haryadi mengungkap, program PTSL yang menjadi andalan Jokowi tersebut jadi sarana bagi para oknum pegawai BPN untuk memperdagangkan sertifikat tanah.  

"Sertifikat sebenarnya sudah jadi, tapi seolah-olah sudah diberikan kepada korban. Ada figur peran pengganti. Jadi apabila dicek administrasi sudah diserahkan kepada pemohon," kata Hengki.

"Setelah proses administrasi penyerahan selesai, para pelaku akan mengubah data identitas kepemilikan dan luas bidang tanah dari sertifikat tersebut. Korban mafia tanah ini adalah pemohon PTSL dan pemilik tanah yang lahannya diserobot," paparnya.

Ada 30 tersangka dalam kasus mafia tanah yang dibongkar Polda Metro Jaya. Dari 30 tersangka,13 diantaranya adalah pegawai dan pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"25 orang ditahan dan 5 tidak dilakukan penahanan," kata Hengki. "Operasi penangkapan mafia tanah telah berlangsung sejak sepekan lalu," tambahnya.

Hengki mengatakan, selain memanfaatkan PTSL program sertifikat andalan Presiden Jokowi, polisi menemukan empat modus baru yang dilakukan oleh sindikat pelaku mafia tanah di DKI Jakarta dan Bekasi. "Kami menemukan empat modus baru yang dilakukan oleh mafia tanah," katanya.

Para pelaku merampas hak atas kepemilikan tanah milik korban pada tahapan penerbitan sertifikat. Hal itu melibatkan pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN, khususnya di tingkat kantor wilayah DKI Jakarta dan Bekasi.

"Modus baru ini terjadi pada tataran penerbitan hak, sehingga memang apabila melihat dari pemberitaan, kami melakukan penindakan pada oknum-oknum kantor BPN," tutur Hengki.

Pertama, para pelaku bekerja sama dengan pegawai BPN mencari tanah yang sudah bersertifikat. Setelah itu, mereka menerbitkan akta jual beli (AJB) atau akta peralihan palsu atas tanah tersebut.

"Ini dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan ke PTUN, untuk membatalkan sertifikat kepemilikan yang sudah ada," kata Hengki.

Kedua, para mafia tanah bekerja sama dengan pegawai pemerintah daerah mencari tanah-tanah yang belum diurus sertifikatnya. Setelah menemukan target sasaran, para pelaku bekerja sama membuat dokumen bukti kepemilikan tanah palsu sebagai pembanding atas dokumen yang dimiliki korban.

Lalu dibuat girik palsu, akta palsu, akta peralihan dan diajukan penerbitan sertifikat, yang terjadi penguasaan lahan secara tidak sah. Dalam modus tersebut, Hengki berujar, para pegawai BPN berperan membuat gambar ukur atau peta bidang palsu atas tanah yang belum bersertifikat tersebut.

Ketiga, mereka para mafia tanah memanfaatkan program PTSL, seperti yang sudah dijelaskan di awal.

Keempat mengakses secara ilegal data kepemilikan tanah yang tercatat di sistem Komputerisasi Kerja Pertanahan (KKP) Kementerian ATR/BPN. Jadi para tersangka menggunakan akses ilegal. Mereka dapat melakukan input data, melakukan otentikasi dan validasi perubahan data lahan.

"Ini masih kami lidik, karena banyak korban yang tidak sadar ternyata tanahnya sudah diambil alih oleh mafia tanah," tutur Hengki.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan rumah tanpa izin dan/atau Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dan/atau Pasal 266 KUHP tentang penyalahgunaan dokumen atau akta juncto Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan kejahatan.