Sedikitnya ada lima syarat ketahanan negara yang harus dipenuhi oleh Indonesia untuk menjadi negara kuat di bidang ekonomi dan pertahanan.

Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto pada Sabtu kemarin, dalam acara "Rembug Nasional dan Rapat Pengurus Pusat Pleno Ke-1 Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi)" di Nusa Dua, Bali.

"Untuk negara kita kuat, (ada) lima syarat ketahanan negara, khususnya di bidang ekonomi dan pertahanan," kata Prabowo yang menjadi narasumber di acara tersebut.

Lima syarat tersebut adalah swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, penguatan lembaga-lembaga pemerintahan dan sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan, serta keberadaan angkatan perang yang unggul.

Prabowo juga menilai bangsa Indonesia harus memastikan kecukupan pangan, energi, dan air. Tiga hal tersebut, kata dia seperti dilansir antaranews, dibutuhkan karena Indonesia menghadapi ledakan penduduk.

"Kita harus memastikan kecukupan dari yang disebut FEW, yakni food, energy, and water (pangan, energi, dan air) karena kita menghadapi ledakan penduduk," ucap Prabowo.

Kemudian, dia menyampaikan bahwa saat ini sedang terjadi revolusi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sangat penting bagi suatu bangsa untuk meraih keunggulan di dua bidang tersebut pada masa mendatang.

Dengan demikian, Prabowo memandang penting pula bagi bangsa Indonesia untuk meraih keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa mendatang.

Oleh karena itu, dia mengatakan Universitas Pertahanan RI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan telah membuka fakultas baru di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau science, technology, engineering, and mathematics (STEM), seperti Fakultas Kedokteran Militer, Fakultas Farmasi Militer, dan Fakultas MIPA Militer.

Lalu, dia menilai bangsa Indonesia perlu pula memulai industrialisasi agar tidak bergantung pada negara lain dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

"Kita harus memulai industrialisasi sehingga tidak bergantung dengan negara lain," ucap Ketua Umum Partai Gerindra itu.