Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengungkapkan banyak orang kaya yang masih menikmati subsidi bahan bakar minyak (BBM). Bahkan, jumlah orang kaya yang menikmati BBM subsidi ini lebih banyak dari jumlah rakyat miskin yang seharusnya menerima bantuan tersebut. 

Menkeu menambahkan, salah sasaran itu merupakan  konsekuensi dari memberikan subsidi dalam bentuk barang.

"Jadi, memang kalau menggunakan subsidi barang, risikonya adalah yang mengkonsumsi barang itulah yang menikmati subsidi dan konsumsi listrik, BBM, dan LPG itu banyak kelompok yang kaya dibandingkan dengan kelompok yang tidak mampu," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI, Kamis (30/06/2022).

Inilah yang membuat pemerintah berencana untuk memberikan subsidi tertutup atau langsung kepada masyarakat yang berhak. Dengan demikian, maka subsidi yang diberikan tepat sasaran.

"Itu semuanya diseimbangkan, untuk subsidi. Memang diberikan kepada barang melalui harga barang, itu kemungkinan besar bahwa yang menikmati kelompok yang mampu lebih banyak, itu memang terjadi," ungkapnya.

Sebelumnya, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Nathan Kacaribu menyebut berdasarkan data yang dimilikinya, orang miskin yang menikmati subsidi LPG 3 kg 23,3 persen dari sasaran. 

Sementara, 57,9 persen pengguna LPG 3 Kilogram (Kg) lainnya adalah orang kaya. Begitu juga dengan BBM subsidi. Dari jumlah yang disalurkan 60 persen dinikmati orang kaya dan orang miskin hanya menikmati 40 persen dari total yang diberikan.

Ketiban Durian Runtuh 

Sri Mulyani menjelaskan, melonjaknya harga komoditas global membuat Indonesia bak ketiban 'durian runtuh' alias windfall hingga mampu menambah pendapatan anggaran negara sebesar Rp 420 triliun.

Adanya windfall dari harga komoditas tersebut tentu menambah ketahanan atau kekuatan APBN di tahun ini.

"Tapi, apakah seluruh windfall profit itu mau dipakai untuk subsidi, kebutuhan-kebutuhan untuk membangun sumber daya manusia, infrastruktur, itu juga jadi sangat penting. Jadi, memang itu dicari balance antara policy yang tepat," jelas Sri Mulyani.

Di sisi lain agar tidak menekan daya beli masyarakat, Indonesia yang juga menjadi net importir minyak mentah harus menggelontorkan subsidi dan kompensasi Rp 502 triliun agar harga minyak mentah yang terus bergejolak ini tidak diteruskan harga konsumen.

Dalam porsi yang tepat saat ini, kata Sri Mulyani PT Pertamina (Persero) perlu melakukan pembatasan penggunaan BBM subsidi dalam hal ini Pertalite, agar tidak semakin banyak masyarakat mampu juga ikut menikmatinya.

"Jadi kita cari porsi yang tepat untuk itu. Dalam porsi yang tepat itu, Pertamina untuk melakukan pengaturan untuk kelompok-kelompok kurang mampu. Pasti tidak ideal, tapi kita menghadapi situasi yang kompleks," jelas Sri Mulyani.

"Semakin diketahui kendaraan CC besar dan pemiliknya teregistrasi dan memiliki kemampuan ekonomi, pasti mereka tidak seharusnya menikmati subsidi," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Oleh karena itu, saat ini Pertamina harus menyiapkan sistem sehingga subsidinya baik itu BBM, LPG 3 kg semakin tepat sasaran, sehingga ada aspek keadilan.