Terlebih, subsidi energi sudah membengkak dari Rp152,2 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

"Jokowi sudah punya pengalaman sebelumnya saat baru dilantik tahun 2014, langsung memangkas subsidi yang sebelumnya Rp350 triliun dipangkas menjadi Rp250 triliun dan dananya digunakan untuk membangun infrastruktur. Itulah yang harus dilakukan sekarang," uajr Faisal dalam Energy Corner, Senin (27/6/2022).

Ia menambahkan, langkah ini harus segera dilakukan karena terhitung sejak Januari hingga Mei 2022 pemerintah sudah menggelontorkan US$9,7 miliar untuk mengimpor BBM dari luar negeri. 

Dia khawatir, hingga akhir tahun nanti impor BBM akan menyentuh US$ 20 miliar. "Harga naik, permintaan naik, volumenya juga naik karena pemerintah tidak merespon kenaikan harga minyak dunia dengan terus memberikan subsidi tak terbatas. Mau tidak mau terjadi switching dari pengguna pertamax ke pertalite sehingga subsidi pertalite membengkak mencapai ratusan triliun. Belum lagi LPG dan solar," lanjut Faisal.

Sementara itu Gubernur Indonesia untuk OPEC, Widhyawan Prawiraatmadja mengungkapkan harga solar dibandingkan harga minyak mentah saat ini berada di atas 25 dolar AS per barel. "Artinya, jika harga minyak mentah tembus 110 dolar AS per barel maka harga minyak solar di pasar internasional bisa tembus di angka 150 dolar AS per barel.

Ia juga membnadingkan harga BBM di Indonesia dengan harga BBM di negara lain seperti Amerika Serikat.

 "Misalnya di Amerika harga BBM per galonnya sudah menembus di atas 5 dolar AS per barel. Artinya jika dihitung rata-rata per liter yakni sekitar 1,5 dolar AS atau Rp20.000. Coba kita bandingkan dengan Shell yang harganya sudah mencapai Rp19.000 per liter dan itu adalah harga sebenarnya," kata dia.

Sebelumnya, dalam acara Rakernas PDI Perjuangan Presiden Joko WIdodo mengungkapkan subsidi energi bengkak dari Rp152,2 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan jumlah subsidi energi yang besar itu bisa membangun satu Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Bisa dipakai untuk membangun ibu kota satu karena angkanya sudah Rp 502 triliun. Ini semua yang kita harus ngerti, sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini. Kalau kita nggak ngerti angka, kita nggak bisa merasakan betapa sangat beratnya persoalan saat ini," kata Jokowi