Erman bersama tiga advokat lainnya yakni Zeesha Fatma Defaga, Prasetyo dan Guffi Andriyan diduga melakukan perbuatan melawan hukum terkait penanganan klien. Henri menggugat Erman Umar sebesar Rp 10 miliar dan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1 juta setiap harinya apabila lalai memenuhi putusan.

Dalam materi gugatan yang disidangkan di PN Pusat pada 21 Juni 2022, Abdurahman, dari ARJ Law Office yang menjadi penasihat hukum Henri, menyatakan, Erman Umar dan timnya, diduga melakukan penghasutan kepada seorang klien. Akibatnya, klien tersebut mencabut kuasanya kepada Henri.

Untuk diketahui, Henri pernah menangani perkara bersama Erman Umar dan timnya pada 2021. Ketika menangani perkara, Erman dan tim diduga menjerumuskan penggugat. Sehingga berdampak pencabutan kuasa kepada Henri.

Dalam materi gugatan di PN Jakpus, dinyatakan bahwa Erman menerima dana sebesar Rp900 juta dari penggugat. Namun, tergugat tidak menjalankan kuasa, bahkan mendiamkan perkara. Atau tidak menjalankan jasa hukum yang telah disepakati.

Ironisnya, ketiga advokat yang masuk tim Erman, diduga hanya menikmati uang yang telah dibayarkan penggugat, namun tak ada kerjanya. Belakanya, terkuak dugaan adanya niat buruk untuk mengambil alih perkara dan membiarkan penggugat gagal dalam penanganan perkaranya.

Menurut Abdurahman, setelah menerima sejumlah uang, para tergugat, yakni Erman dan timnya tidak menjalankan kuasa, mendiamkan perkara, menghasut klien, bahkan mengganggu langkah hukum yang tengah dijalankan.

"Hal ini yang menyebabkan kliennya Henri mengirimkan surat pencabutan kuasa kepada dirinya," kata Abdurahman.

Hal lain yang diungkap penasihat hukum Henri dalam persidangan, adalah adanya pengakuan dari  tergugat Prasetyo kepada Henri, sebagai anggota Badan Intelejen Negara (BIN).

Prasetyo, lanjut Henri, juga mengaku punya koneksi cukup kuat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disebut bisa membantu untuk memahami alur kasus yang tengah ditangani. Namun, menurut Henri, semuanya omong kosong belaka.

Abdurahman mengatakan, kliennya mengungkapkan bahwa Prasetyo telah melakukan intimidasi kepada dirinya dengan mengirim orang tidak dikenal ke lingkungan rumah dan juga membuntuti penggungat.

"Hal ini dilakukan dengan tujuan menjatuhkan mental penggugat," kata Abdurahman.

Tak hanya gugatan PMH, Henri juga melaporkan tim Erman Umar, yakni Zeesha Fatma Defaga ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/1766/IV/2022/SPKT/POLDA, Zeesha Fatma dituduh melanggar Pasal 372 KUHP karena telah menipu Henri.

"Bahwa para tergugat tanpa dosa meninggalkan klien padahal sudah menerima Rp 900 juta (dari Henri). Bahwa selain itu, penggugat telah melakukan pembayaran kembali sebesar Rp 360 juta dan ditambah lagi pembayaran Rp 1 miliar, dari klien," kata Abdurahman.

Dengan fakta tersebut, menurut penggugat, tim Erman Umar sudah membuat gaduh. Saat ini perkara tersebut masih berlanjut di PN Jakarta Pusat.