Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur desa di wilayah Indonesia Bagian Timur, Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri menggelar webinar dengan tema ‘Mencari Pola Ideal dalam Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa di Wilayah Timur Indonesia.’ Jumat 17 Juni 2022.

Direktur Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (FPKAD) Paudah menerangkan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki tingkat pembangunan yang belum merata khususnya terkait pembangunan di wilayah Indonesia Bagian Timur. Pemerintah sedang berupaya membuka akses untuk pemerataan pembangunan khususnya membuka keterisolasian antar wilayah dan juga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagaimana diketahui, kualitas SDM di wilayah timur Indonesia saat ini relatif masih rendah, tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020 sebesar 60,44.  Angka ini menurun sebesar 0,40 poin atau turun -0,66 persen dibandingkan tahun 2019. Rendahnya Indeks Pengembangan Manusia (IPM) untuk Pendidikan di Papua ini juga juga dialami oleh aparatur kampung di Papua.

“Atas hal tersebut memotivasi Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung (P3PD) untuk menyusun grand design pengembangan kapasitas dalam tata kelola pemerintahan kampung di tanah Papua,” ungkap Paudah saat membuka webinar. 

Paudah mengatakan saat ini Ditjen Bina Pemdes terus menggali dan merancang grand design penguatan kapasitas dan tata kelola pemerintah kampung di Wilayah Papua dan Papua Barat. 

“Saat ini kita terus menggali dan mengidentifikasi berbagai tantangan, kebutuhan, dinamika, keunikan dalam penguatan pemerintahan kampung dalam berbagai aspek dan mencari solusi desain program dan roadmap pengembangan penguatan pemerintahan dan kapasitas aparatur pemerintahan kampung di Tanah Papua,” kata Paudah.

“Diharapkan grand design ini akan bermanfaat untuk membangun pengembangan kapasitas SDM di Papua dan Papua Barat agar lebih baik, maju dan berkembang,” tambah Paudah.

Webinar Series dengan tema “Mencari Pola Ideal dalam Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa di Wilayah Timur Indonesia”. menghadirkan beberapa Narasumber yang berkompeten mengenai kondisi Wilayah Timur, beberapa narasumber Wakil Bupati Sorong Alfons Sesa, Tenaga Ahli Senior Desk Papua Bappenas Frans Maniagasi, Direktur Yayasan Somatua Papua  Maximus Tipagau, hingga Kepala Dinas PMD Provinsi NTT Viktorius Manek.

Dalam paparannya Frans Maniagasi menyampaikan bahwa dalam mendesain pengembangan kapasitas aparatur kampung terdapat beberapa isu strategis yang harus didalami. Mulai dari sosial-budaya, sosial-ekonomi, social-politik dan ekosistem lingkungan yang begitu beragam (plural), kemudian dianalisis, sehingga kita bisa menemukan pola optimal (ideal) untuk merangcang (design) pengembangan kapasitas aparatur desa di wilayah timur tersebut.

“Untuk memahami aspek sosiologis, antropologis dan ekologis perlu ada riset untuk,  menemukan poten si dan permasalahan kapasitas SDM lokal, yang akan menjadi kader penggerak pembangunan Kampung Papua yang diharapkan sebagai agent perubahan yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan,” ujar Maniagasi.

Wakil Bupati Sorong Alfons Sesa menyampaikan bahwa titik permasalahan di Papua adalah manajemen tata kelola dari kesalahan fungsi pelayanan yang berasal dari hulu karena terdapat kepala distrik yang tidak berkompeten.

“Kepala distrik harus diberi pembinaan tentang kewenangan, dan kepala fistrik harus bisa paham betul tentang pengelolaan dana, agar tidak terjadi penyelewengan,” ujar Alfons.

Sementara itu Viktorius Manek, menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa harusnya membuat pola ideal yang dikolaborasi bersama jejaring kemitraan, mengajak masyarakat kampung agar terampil berpikir kreatif dan terampil digital. Indonesia tidak akan sejahtera jika penghuni di desanya tidak sejahtera.