Betul sekali, pada 2023, Nomor Induk Kependudukan (NIK) disatukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), upaya mengoptimalkan setoran pajak. 

Negara butuh duit gede, dengan memeras keringat rakyat. Anggota Komisi XI DPR, Marinus Gea menilai, integrasi data kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bertujuan mulia.

Yakni, meningkatkan optimalisasi penerimaan dan pencegahan praktik penghindaran atau pengemplangan pajak.

Dengan adanya integrasi tersebut, kata Marinus, meningkatkan potensi pajak, karena prosesnya bakal lebih transparan.

“Walaupun banyak pihak yang mengatakan penggabungan NIK dan NPWP ini akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat kita,” ujar politisi PDIP itu.

Alumni Universitas Mercu Buana ini, menerangkan, integrasi NIK dengan NPWP bisa meminimalisir  praktik pengemplangan pajak. Baik pengusaha, atau pejabat besar yang dengan sengaja menyembunyikan harta bendanya atau penghasilan yang diperoleh dari berbagai pihak, sehingga jadi lebih terbuka. 

“Karena tentunya dengan penggunaan NIK ini, maka seluruh kegiatan aktivitas yang terkait dengan transaksi wajib pajak warga negara bisa terdeteksi dengan baik. Ini tinggal disinkronisasi saja,” imbuh Marinus.

Dengan adanya pengintegrasian ini, maka dapat pula melihat seberapa besar ketimpangan antara Wajib Pajak (WP) dari masyarakat berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah. "Sehingga, diharapkan gini ratio antara yang besar dan kecil tidak terlalu timpang,” tutup anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR ini.

Asal tahu saja, integrasi NIK dengan NPWP tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Perjanjian tersebut diteken Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Arif Fakrulloh di Gedung Mar'ie Muhammad di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Perjanjian ini merupakan addendum dari perjanjian kerja sama sebelumnya yang telah ditandatangani 2 November 2018 yang bertujuan untuk memperkuat integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil, utamanya terkait NIK dan NPWP.